Pemilu 2024
Istana Bantah Tudingan Intervensi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu, Moeldoko: Enggak Ada Kepentingan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah kabar yang menyatakan bahwa Istana melakukan intervensi dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu
"Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," imbuhnya.
"Jadi ada teman di provinsi yang merespons mengingatkan tapi kemudian ketua KPU menjawab 'siap dipahami begitu saja'," katanya lagi.
Namun dalam praktiknya, kata Hadar, pihaknya mendapat banyak bukti bahwa tekanan-tekanan terus dilakukan untuk melakukan perubahan data.
"Membantu yang awalnya satu parpol kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung," ujar dia
Kemudian, Hadar juga mengungkapkan keresahan yang dirasakan anggota KPU di daerah lewat tangkapan layar pesan yang ditampilkan di layar.
Dari situ, dia menyebut sejumlah nama dalam dugaan kecurangan tahapan verifikasi parpol.
"Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ucapnya.
"Kedua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan partai Gelora," imbuhnya.
Mendengar penjelasan dari Hadar, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup.
Hal itu dikarenakan dugaan kecurangan yang menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.
"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberpa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi," kata Doli.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.