Muhammadiyah Harapkan Peristiwa Meninggalnya 894 Petugas KPPS Tak Terulang di Pemilu 2024

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap peristiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak terulang di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ia menilai perlu adanya sinergi dan saling bantu untuk mencegah peristiwa kelam itu terulang di Pemilu mendatang.

“Insyaallah yang kami juga berharap, pengalaman yang lalu 894 Petugas KPPS meninggal tidak perlu terulang lagi, maka semua pihak perlu saling membantu,” kata Haedar Nashir.

“Tentu Muhammadiyah akan ikut membantu agar tatanan Pemilu ini berjalan dengan baik,” ujarnya menambahkan.

Haedar menambahkan bahwa Muhammadiyah juga berharap agar terbentuk kesadaran kolektif semua pihak bahwa Pemilu merupakan ajang membangun bangsa.

Sehingga segala proses dan tahapam Pemilu dapat dilaksanakam sebagaimana mestinya.

Haedar menilai bahwa Pemilu harus menjadi titik demokrasi yang tidak hanya memperebutkan kursi kekuasaan. Sehingga ia berpesan agar siapa pun yang nanti memenangkan Pemilu agar tetap legawa.

Sebab, menurut dia, jabatan di pemerintahan, baik di legislatif maupun jabatan lainnya merupakan amanah dengan tanggung jawab yang besar.

Baca juga: PP Muhammadiyah Nilai Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Banyak Masalah

“Itu amanah besar dan terberat, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pestapora tapi berat,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut silaturahmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir langsung menyambutnya kedatangan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama jajarannya.

Dalam kedatangan, Haedar dan Hasyim langsung berjabat tangan. Sambil berjabat tangan, Haedar mengatakan jabat tanda tanda Pemilu 2024 akan berlangsung dan tidak ditunda.

"Salaman artinya pemilu jadi, tidak ditunda, tidak ditambah," kata Haedar saat berjabat tangan dengan Hasyim.

Sementara itu, Hasyim dalam keterangannya mengatakan KPU sedang dalam agenda untuk bersilaturahmi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan.

"Sekarang KPU silaturahmi audiensi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan. KPU sudah ajukan permohonan audiensi dengan PBNU, PP Muhammadiyah, KWI, PGI, Walubi dan Matakin," kata Hasyim.

"Yang sudah respon awal untuk audiensi adalah PP Muhammdiyah dan PBNU," tambah Hasyim.

Dalam pertemuan siang ini Haedar Nasir didampingi Sekretaris Umum (Sekum) Abdul Mu'ti, dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Sementara itu Haysim hadir bersama Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Parsadaan Harahap.

894 Petugas KPPS Wafat di Pemilu 2019

Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu.

Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

"Ini yang banyak dijadikan diskusi di publik tentang jumlah petugas yang meninggal dan petugas yang sakit. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita," kata Arief dalam acara Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Jumlah korban sakit dan meninggal tersebut merupakan hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.

Jumlah petugas pemilu yang meninggal bertambah dari 4 provinsi, yakni Sumatera Utara dengan jumlah petugas meninggal sembilan jiwa; Sulawesi Selatan empat jiwa; Bangka Belitung satu jiwa; dan Sulawesi Barat satu jiwa.

Berdasarkan laporan dinas kesehatan di setiap provinsi menunjukkan jumlah petugas Pemilu yang meninggal terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat.