Populer Nasional: Kartu Prakerja Lanjut di Tahun 2023 - Perppu Cipta Kerja Dinilai Bencana UU

Baca selengkapnya >>>

2. Fraksi PKS Nilai Kehadiran Perppu Cipta Kerja adalah Bencana Undang-undang

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritik diterbitkannya aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Sekretaris Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyebut kehadiran Perppu Cipta Kerja adalah sebuah bencana.

Baca juga: Partai Buruh Tolak Pasal Tentang Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja

"Karena berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini," kata Ledia, melalui keterangannya kepada wartawan, Minggu (1/1/2023).

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2021.

Dalam keputusannya, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. 

Baca selengkapnya >>>

3. TNI AL Kerahkan Kapal Rumah Sakit Evakuasi Ratusan Warga Pulau Bawean yang Terdampak Cuaca Buruk

Ratusan warga Pulau Bawean sempat tertahan di Pelabuhan Gresik karena tidak bisa menyeberang akibat cuaca ekstrem.

Bupati Gresik lalu menerbitkan surat resmi kepada Panglima TNI dengan Nomor 552/1127/437.55/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang permohonan bantuan kapal PP.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kemudian segera memerintahkan TNI AL untuk segera mengevakuasi para penumpang yang telantar tersebut.

Permohonan bantuan juga datang dari salah satu warga Pulau Bawean yang juga pengguna media sosial Twitter mengirimkan surat Bupati Gresik tersebut ke akun Twitter resmi @TNIAL pada tanggal 28 Desember 2022.

Mengetahui informasi tersebut, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) selaku pengelola media sosial segera berkoordinasi dengan Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal).