Gerbang DPR RI Dipasangi Banner Raksasa Tolak Kenaikan Harga BBM dari Partai Buruh

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh bersama serikat pekerja gabungan KSPI dan FSPMI menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi ini, Partai Buruh turut membawa banner atau spanduk raksasa berwarna oranye.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, banner tersebut dipasang menutupi pagar masuk utama Gedung DPR RI.

Di banner tersebut, bertuliskan tiga tuntutan Partai Buruh dalam aksi ini.

Baca juga: Protes Kenaikan Harga BBM di DPR, Pengunjuk Rasa Pasang Koyok dan Rantai Kaki dengan Jeriken Kosong

Mereka menuliskan Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Omnibus-Law Undang-Undang Cipta Kerja serta Naikkan UMK/UMSK Tahun 2023.

Tak hanya memasangkan banner raksasa di depan Gedung DPR, Partai Buruh juga turut memasangkan banner di pembatas jalan tol dalam kota.

Sebelumnya, Partai Buruh bersama serikat pekerja dan elemen buruh bakal menggelar aksi, Selasa (6/9/2022), di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun agenda aksi ini kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyerukan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang resmi diteken pada Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi di Istana Bogor Saat Ada Demo Menolak Kenaikan Harga BBM di Jakarta

Iqbal mengatakan, aksi tersebut rencananya akan diikuti ribuan orang yang dipusatkan di DPR RI.

"Rencana akan diikuti 3.000-5.000 orang. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).

Berdasarkan rencana, aksi yang akan diikuti oleh dominan para buruh di Jabotabek ini akan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang bakal disampaikan oleh kaum buruh termasuk juga soal desakan menaikkan gaji para buruh.

"Mengusung 3 (tiga) tuntutan, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," bebernya.

Tak hanya di Jabodetabek, aksi serupa juga akan digelar di beberapa daerah dengan tuntutan yang sama.