Wapres Disarankan Segera Mobilisir Tim Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Papua

Ia menambahkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua.

Tapi, ujar Charles, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elit politik setempat.

"Jadi selama sekitar 20 tahun Otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif  dan juga jawaban bagi orang Papua," ujar Charles.

"Tapi ingat, konflik itu juga harus diselesaikan tuntas. Karena bila tidak, akan menimbulkan luka lebih dalam baik bagi rakyat Papua, maupun para Prajurit TNI dan Polri beserta keluarga mereka, yang kerap jadi korban di Papua," jelasnya.

Hal yang juga perlu dilakukan adalah menangkap para pejabat Papua yang terlibat korupsi, yang menyengsarakan rakyat.

"Adalah aneh sampai saat ini KPK seakan tidak berfungsi di Papua," pungkas Charles.