Ketua Kadin Jakarta Timur Dukung Peraturan Pemerintah Soal Alih Daya ke Pihak Ketiga
Keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah ditiadakan per tahun 2023, kata Menpanrb Tjahjo Kumolo.
lihat foto
Di dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa salah satu penuntasan pegawai non PNS dapat dilakukan melalui rekrutmen PPPK.
Dimana jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam PP tersebut maka tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK.
Baca juga: Tjahjo Kumolo Sebut Banyak PNS Tak Pro Pancasila dan Terpapar Radikalisme, Saya Sedih Sekali
Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan untuk tenaga honorer dengan pekerjaan-pekerjaan dasar seperti tenaga kebersihan dan keamanan dapat diambil dari pihak ketiga.
“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security dll, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll). Alih daya ke pihak ketiga, sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut,” jelasnya.
