Perludem: Tahun 2024 Akan Menjadi Pemilu Paling Rumit dan Kompleks

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bicara soal deadlock atau dinamika penyelenggaraan Pemilu 2024 yang terus berkembang dari sisi hari pencoblosan.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan baru pertama kalinya terjadi di dalam sejarah elektoral di Indonesia Pileg, Pilkada, Pilpres diselenggarakan di waktu yang bersamaan meski hanya berbeda bulan.  

"Tahun 2024 akan menjadi Pemilu paling rumit, paling kompleks, dalam sejarah elektoral Indonesia akibat penyelenggaraan Pileg Pilpres dan Pilkada pada tahun yang sama meskipun hari pemungutan suaranya berbeda bulan," kata Titi  dalam webinar Lembaga Survei KedaiKopi bertajuk "Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid-19", Jumat  (15/10/2021).

Terlebih, dikatakan Titi, agenda elektoral yang paling besar dan kompleks ini dalam proses penentuan waktu penyelenggaraannya masih tarik ulur.

Hal tersebut akan berdampak sistemik dan menjadi perdebatan yang kontraproduktif.

"Justru permulaannya agak kurang kondusif ya karena tarik ulur hari pemungutan suara, melahirkan dinamika yang membawa kontroversi dan spekulasi baru, dan justru kontraproduktif," tandasnya.

Baca juga: SMRC: 82 Persen Rakyat Tolak Pemilu Diundur ke 2027

Turut hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKopi tersebut antara lain Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, Pengamat Politik Rocky Gerung, Peneliti Senior LIPO Prof Siti Zuhro, Direktur P3S Jerry Massie.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya bersama pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah melakukan pendalaman soal pencoblosan Pemilu 2024.

Diketahui, ada dua opsi soal tanggal pencoblosan. Pemerintah melalui Kemenkopolhukam mengusulkan 15 Mei 2024, sementara KPU memberi usul 27 Februari 2024.

Doli mengatakan bahwa dari 3 kali pendalaman mengenai dua opsi pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut, muncul lagi lima isu baru yang harus diperhatikan.

1. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Doli mengatakan pihaknya ingin mendapatkan kepastian, khususnya soal sengketa Pemilu.

"Makanya dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tentang standar dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, karena selama ini menurut pengalaman standarnya berubah-ubah, kemudian berkonsekuensi dengan lamanya penyelesaian sengketa," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/10/2021).

Jika merujuk ke UU Pemilu, Doli mengatakan sengketa dimungkinkan selesai dalam 85 hari. Namun, karena Pemilu 2024 dibarengi dengan Pilkada, Doli berpendapat jika penyelesaian sengketa dilakukan lebih cepat, maka itu lebih bagus.

"Menurut bawaslu 2019 sengketa pileg bisa diselesaikan MK cuma 28 hari. Jadi kalau bisa pangkas dari 85 ke 28 hari itu kita sudah saving 57 hari," ujarnya.

2. Masa Kampanye

Doli mengatakan Pemilu 2024 tak hanya sebatas Pilpres dan Pileg, tetapi juga Pilkada. Hal itu berimplikasi pada masa kampanye ketiga pelaksanaannya.

"Kita sudah punya pengalaman, Pilkada 2017-2018 kan masa kampanye Pilkada 90 hari, tapi kemarin dengan kita hadapi pandemi Pilkada 2020 bisa kita pangkas 70 hari dan itu enggak ada masalah," tambahnya.

Terlebih, Doli menambahkan jika Pemilu 2024 diasumsikan suasananya pasca pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka masa kampanye bisa diusahakan lebih singkat.

"Kemarin kami sudah tetapkan kemarin 60 hari, tapi kalau masih bisa pangkas jadi 45 hari, maka masih ada space 15 hari. Tambah 57(dengan 15 hari) itu sudah 72 hari," katanya.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Tak Ingin Kekuasaannya Digergaji Jika Jadwal Pemilu 2024 Ikut Usulan KPU

3. Pengadaan Logistik Dibuat Perpres

Dalam pendalaman tersebut, Doli mengatakan bahwa KPU ingin pengadaan logistik pemilu dibuat khusus aturannya, yakni dalam bentuk Perpres.

"Yang dimungkinkan untuk tidak dilakukannya tender, atau memudahkan distribusi segala macam. Kalau bisa diterbitkan, maka itu akan pangkas lagi bukan hanya waktu tapi juga energi," katanya.

Pasalnya, Doli menyebut terkadang masalah logistik Pemilu jadi hal yang rumit, terlebih jika menyangkut distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

4. Penyempurnaan Digitalisasi Tahapan Pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai tahapan pemilu, khususnya rekapitulasi, harus terus digunakan cars digitalnya.

"Kalau nanti itu kita akan terapkan, ada evaluasi dan kemudian penyempurnaan-penyempurnaan, mudah-mudahan makin mudahkan lagi penyelenggara untuk lakukan tahapan ini," tuturnya.

5. Sistem Data Kependudukan Harus Dibangun Lebih Baik

Persoalan data kependudukan termasuk pemilih menjadi satu atensi. Doli berharap pada 2024 nanti, pemerintah sudah mampu membangun sistem data kependudukan yang baik.

"Yang valid, terintegrasi, tidak ada ego sektoral soal data dan sistematis. Kalau bisa dilakukan ini akan mudahkan penyelenggara yang selama ini dibebani kerja pemutakhiran data pemilih," pungkasnya.