PDIP Dorong Alih Fungsi Hutan Dibuat Tak Murah dan Tak Mudah
PDI Perjuangan tidak ingin pembangunan merusak lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), dan menyingkirkan masyarakat adat.
Saat ini, jelasnya, ada berbagai peraturan yang membolehkan hutan berubah fungsi dengan digantikan hutan lain, atau diganti dengan sejumlah uang.
Sebagai ilustrasi, saat ini per hektar wilayah hutan yang dialihfungsikan di Jakarta hanya membebani pengusaha Rp 60 juta. Di Jawa Barat bahkan lebih rendah yakni Rp 40 juta. Nilainya tak seimbang dengan dampak kerugiannya.
PDIP ingin ada perbaikan. Setiap alih fungsi hutan harus dikenakan syarat yang tak mudah. Dengan begitu, diharapkan hutan tetap dijaga dan dilestarikan.
"Kami akan berjuang supaya ganti rugi tak mudah dan murah," tegas Ono.