Menko Airlangga Beberkan Kelompok Prioritas Vaksin Corona: Ada Tenaga Medis hingga Aparat Keamanan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan kelompok prioritas vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, ada 3 kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 bantuan pemerintah.

Di antaranya para tenaga medis, aparat keamanan hingga daerah yang masuk ke dalam zona merah.

"Distribusi ini tidak bisa instan dan semuanya berdasarkan skala prioritas."

Baca juga: Kemenkes Ungkap Kendala yang Akan Dihadapi dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Baca juga: Diprediksi Tak Akan Berjalan Mulus, 5 Hal Ini Mungkin Terjadi Saat Vaksinasi Covid-19 di Amerika

"Misalnya dari tenaga medis, aparat keamanan, juga daerah yang masuk zona merah," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Airlangga juga menyebut vaksinasi Covid-19 mandiri akan memiliki sistem prioritas dalam penyalurannya.

"Vaksin mandiri (yang diutamakan) berbasis kepada industri yang diperkirakan tidak bisa social distancing secara efektif, seperti UMKM pariwisata serta padat karya," katanya.

Dengan pengalaman yang dimiliki Biofarma sebagai penyalur vaksin Sinovac, Airlangga optimistis distribusi akan berjalan dengan lancar ke pelosok wilayah nantinya.

Airlangga juga berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa segera mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency user authorization untuk produk vaksin dari Sinovac.

"Kita harap emergency user authorization dapat segera diterbitkan BPOM."

Baca juga: Politikus NasDem Minta Pemerintah Jelaskan Secara Rinci Soal Vaksin Covid-19

Baca juga: Pemerintah Lakukan Pemetaan Target Vaksinasi Covid-19 yang Gratis dan Mandiri

"Karena menunggu data dari Sinovac dan menunggu hasil dari clinical trial di Bandung dan Brasil yang rencananya selesai pada 15 Desember," ungkapnya.

Diketahui, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.

Rencananya, vaksin tersebut akan digunakan bagi kelompok prioritas terlebih dahulu.

Selain itu, pemerintah menetapkan ada dua kategori vaksin di Indonesia, yakni vaksin gratis dan berbayar.

Kata Jubir Vaksinasi soal Vaksin Gratis

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi buka suara terkait alasan pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.

Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

Baca juga: Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Jubir Vaksinasi Bilang Begini

Baca juga: Divaksinasi Lebih Awal, Perdana Menteri Singapura: Untuk Tunjukkan Vaksin Corona Aman

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih."

"Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun."

"Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Selain anggaran vaksinasi, ada juga biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dan dana bantuan sosial.

Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Oleh karena itu, ia berujar gotong royong dari semua pihak diperlukan.

Baca juga: Febri Diansyah Ingatkan Potensi Korupsi Vaksin Covid-19 Seperti Kasus Bansos yang Harus Diwaspadai

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota, Pemprov DKI Nyatakan Siap danTunggu Arahan Pusat

Untuk itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan."

"Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Kedua, ia menilai seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19."

Baca juga: Wapres Ajak Insan Pers Bantu Sosialisasikan Budaya Hidup Sehat dan Vaksinasi Covid-19

Baca juga: IDI Tegaskan Dukung Pemerintah soal Vaksin Covid-19

"Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu."

"Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Rully R. Ramli/Nicholas Ryan Aditya)