Virus Corona
Menko Airlangga Beberkan Kelompok Prioritas Vaksin Corona: Ada Tenaga Medis hingga Aparat Keamanan
Menko Airlangga Hartanto membeberkan kelompok prioritas vaksin Covid-19, ada tenaga medis hingga aparat keamanan.
lihat foto
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi buka suara terkait alasan pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.
Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.
Baca juga: Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Jubir Vaksinasi Bilang Begini
Baca juga: Divaksinasi Lebih Awal, Perdana Menteri Singapura: Untuk Tunjukkan Vaksin Corona Aman
"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih."
"Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun."
"Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).
Selain anggaran vaksinasi, ada juga biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dan dana bantuan sosial.
Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.
Oleh karena itu, ia berujar gotong royong dari semua pihak diperlukan.
Baca juga: Febri Diansyah Ingatkan Potensi Korupsi Vaksin Covid-19 Seperti Kasus Bansos yang Harus Diwaspadai
Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota, Pemprov DKI Nyatakan Siap danTunggu Arahan Pusat
Untuk itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.
"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan."
"Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.
Kedua, ia menilai seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.
Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.
"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19."
Baca juga: Wapres Ajak Insan Pers Bantu Sosialisasikan Budaya Hidup Sehat dan Vaksinasi Covid-19
Baca juga: IDI Tegaskan Dukung Pemerintah soal Vaksin Covid-19
"Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu."
"Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Rully R. Ramli/Nicholas Ryan Aditya)
