Pengamat Prediksi Pengganti Menteri KKP Masih Jatah Gerindra, Sandiaga Uno atau Fadli Zon?

Alasan Fadli Zon Bisa Jadi Menteri Gantikan Edhy Prabowo

Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari, mengungkapkan alasan Fadli Zon bisa menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menggantikan Edhy Prabowo.

Qodari menuturkan nama Fadli Zon bisa jadi calon utama pengganti Edhy Prabowo karena dekat dengan Prabowo Subianto.

Hal ini berdasarkan pola sebelumnya, yang menurut Qodari, sosok menteri cenderung dekat secara pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo."

"Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari, Kamis (26/11/2020), dilansir Tribunnews.

Baca juga: KPK Duga Ada Eksportir Benih Lobster Lain yang Suap Edhy Prabowo

Baca juga: Edhy Prabowo Belanja Barang Mewah Pakai Uang Suap, Tas Louis Vuiton hingga Jam Rolex

Lebih lanjut, Qodari menilai Fadli Zon bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan jika menjadi pengganti Edhy Prabowo.

Pasalnya, kata Qodari, Fadli Zon paling aktif mengkritik pemerintahan.

"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan, sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan."

"Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," bebernya.

Istana Tunjuk Mentan Gantikan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara) menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Alasannya, Luhut melakukan perjalanan dinas luar negeri selama 2-10 Desember 2020 sehingga harus digantikan sementara.

Baca juga: Gatra Awards Menganugrahi Mentan Syahrul Sebagai Penjaga Pangan dan Pelecut Ekspor

Baca juga: Permudah Alur Distribusi Pupuk Subsidi, Mentan Syahrul Launching Simluhtan dan e-RDKK

Hal ini tertuang dalam dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020. Surat bertanggal 2 Desember 2020 itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Pada intinya memohon izin kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2-10 Desember 2020," tulis Praktino dalam surat itu, sebagaimana dilihat Kompas.com, Rabu (2/12/2020).