Kamis, 2 Oktober 2025

Edhy Prabowo Tersangka

Pengamat Prediksi Pengganti Menteri KKP Masih Jatah Gerindra, Sandiaga Uno atau Fadli Zon?

Nama politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Fadli Zon santer disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP

Editor: Sanusi
IST
Nama politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno santer disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Presiden menurut Donny membutuhkan waktu untuk mencari sosok yang tepat menggantikan Edhy Prabowo.

Kompetensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mencari orang nomor satu di KKP.

"Tentu saja kompetensi. Kemudian integritas, kemudian rekam jejak di sektor kelautan," katanya.

Terkait latarbelakang pengganti Edhy Prabowo nantinya, menurut Donny ada banyak kemungkinan.

Mulai dari profesional hingga memiliki latarbelakang partai. Yang pasti menurutnya tiga syarat utama terpenuhi.

"Ya bisa profesional, bisa dari parpol. Sejauh memenuhi kriteria itu," pungkasnya.

Gerindra Buka Suara soal Penggantian Posisi Edhy Prabowo

Ketua harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara soal pengunduran diri Edhy Prabowo dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Ia mengatakan, surat pengunduran diri dari Edhy Prabowo sudah diterima pihak partai.

Partai Gerindra akan mempersiapkan pengganti Edhy agar partai tidak terganggu jelang Pilkada serentak.

"Tentunya pengunduran dari Pak Edhy Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di partai.

"Kami akan segera siapkan penggantinya," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Apresiasi Kerja KPK soal Penangkapan Edhy Prabowo, Fadli Zon: Semoga Bisa Temukan Harun Masiku

Baca juga: Sandiaga Uno dan Fadli Zon Siapa yang Paling Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo di Kabinet Jokowi

Baca juga: Kementerian Kelautan & Perikanan Stop Sementara Ekspor Benih Lobster Pasca OTT Menteri Edhy

Lalu, soal penggantian Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, Partai Gerinda menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, Jokowi memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk memilih menterinya.

"Itu hak prerogatif presiden, dan kita belum bicara atau belum mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu," kata Dasco.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved