Pilkada Serentak 2020
Mahfud Cerita Soal Kepala Daerah Sempat Dipilih DPRD: Ternyata Pilkada Tak Lahirkan Pemimpin Baik
Dia mengutip pernyataan Ryaas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap mengapa sempat ada polemik soal rekomendasi Pilkada secara langsung.
"Pertama, ternyata Pilkada tak melahirkan pemimpin daerah yang baik," kata Mahfud dalam webinar CSIS Indonesia bertajuk Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan, Rabu (14/10/2020).
Dia mengutip pernyataan Ryaas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Tuduh SBY Dalang Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja
"Ternyata Pilkada langsung itu membuat rakyat menunggu serangan fajar. Kata Pak Ryaas Rasyid, di kampungnya kalau Pilkada itu rakyat menunggu sampai subuh," katanya.
Mahfud kemudian menceritakan bagaimana Mendagri era Presiden SBY, Gamawan Fauzi, merancang aturan soal Pilkada melalui DPRD.
"Bayangkan waktu itu, kalau enggak salah, Kemendagri memgumumkan 61 persen Kepala Daerah terlibat kasus korupsi. Apa yang terjadi? Karena biaya Pilkada itu mahal," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Biaya Pilkada Itu Mahal, Ada Sponsornya ya Cukong
"Ada percukongan. Kemarin saya keliru kutip 92 persen, yang benar itu 82 persen data dari KPK. Pilkada itu disponsori orang lain, orang lain itu cukong kan, karena cukong punya modal," lanjutnya.
Sebagai mantan hakim MK, Mahfud pernah menangani perkara Pilkada dan kaitannya dengan korupsi.
"Ada kecurangan penyalahgunaan jabatan. Dana-dana pemerintah untuk rakyat itu digunakan untuk Pilkada. Bansos misalnya ditumpuk sekian, nanti pas menjelang Pilkada dibagi dengan gambar yang kebetulan petahana," kata Mahfud.
"Terjadi pengadangan terhadap pemilih, teror terhadap pemilih. Money politics saya sebut. Kemudiam perampasan kartu-kartu, droping orang dari luar daerah untuk memilih, dan itu sudah main dari TPS. Itu yang saya adili ketika saya jadi Ketua MK," pungkasnya.
