Pemerintah Jajaki Kerja Sama dengan Produsen Vaksin Asal Inggris, Siapkan Uang Muka Rp 3,7 Triliun

Uang muka atau DP ini sudah diatur dalam Perpres 99 tahun 2020 tentang vaksinasi Covid-19.

DP, kata Airlangga, memang perlu dibayarkan untuk pembelian vaksin yang masih dalam tahap uji klinis alias belum bisa diproduksi.

Dana pembelian vaksin sendiri sudah dianggarkan dalam APBN melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Terkait pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99/2020 tentang pengadaan vaksin. Dan saat ini Menkes maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca. Kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta dan itu diperlukan DP sebesar 50 persen atau 250 juta (dolar AS)," kata Airlangga.

Baca juga: Paramedis dan TNI/Polri Menjadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Cek Halal

Terkait kehalalan vaksin, Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memastikan vaksin Covid-19 halal digunakan. Menurut dia status halal tersebut sudah masuk dalam pembahasan MUI.

"Terkait halal sudah dibahas dengan MUI dan insyaallah karena untuk pandemi COVID semua insyaallah halal thoyyiban," ujar Airlangga.

Selain menunjuk MUI untuk melakukan sertifikasi halal, pemerintah juga meminta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk ikut menguji.

Sehingga masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, tidak perlu ragu lagi dengan status halal vaksin Covid-19.

"Ada LPH dibuka seluas-luasnya termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbasis yayasan Islam, ormas bisa dilibatkan. Tapi seluruh standar dan sidang fatwa MUI, jadi deadlock bisa diselesaikan," ucap Airlangga.

MUI sendiri rencananya pada Rabu (14/10/2020) besok bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Bio Farma selaku BUMN yang mendistribusikan vaksin tersebut akan bertolak ke China untuk memastikan kehalalan vaksin corona.

Untuk kehalalan vaksin Corona G42/Sinopharm sendiri akan diambil dari data uji klinis di Uni Emirat Arab (UAE) karena diproduksi di negara tersebut.

Perlu diketahui, perusahaan asal UAE Group 42 (G42) bekerja sama dengan Sinopharm-China dalam pengembangan vaksin Corona.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 36,7 Triliun untuk DP Vaksin Corona dari AstraZeneca

"MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Senin (12/10/2020).

Selain vaksin G42/Sinopharm, kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino juga sudah dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data.