Demokrat Walk Out dari Paripurna, AHY: Wujud Tegas Penolakan RUU Cipta Kerja

TRIBUNNEWS.COM - Sidang Paripurna DPR RI yang membahas pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10/2020), diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Demokrat.

Hal itu dilakukan Partai Demokrat sebagai wujud penolakan RUU Cipta Kerja.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja.

“Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Sabtu lalu," ungkap AHY dikutip dari rilis Partai Demokrat.

"Dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI, sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI,” lanjutnya.

Baca: YLBHI Tuntut Polri Tidak Bersikap Represif Larang Masyarakat Demo UU Cipta Kerja

AHY juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkap AHY.

"Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” tegasnya.

AHY mengungkapkan, RUU Cipta Kerja ini tidak ada urgensinya.

“Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," ungkapnya.

Baca: RUU Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Internasional: Indonesia Berpotensi Alami Krisis HAM

Selain itu, lanjut AHY, RUU tersebut dinilai berbahaya.

"Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik," ungkapnya.

Hal ini dinilai jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial.

"Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tambahnya.

Berkoalisi dengan Rakyat

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus berpihak kepada rakyat.

“Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam Pidato Politik beberapa waktu yang lalu, 'Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat', terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi," ujar AHY.

"Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat,” Ketum AHY menjelaskan.

AHY pun mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja untuk berjuang bersama menegakkan nilai-nilai keadilan.

“No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” ujar AHY.

Baca: KSPI: Aksi Mogok Nasional Sudah Berlangsung di Tangerang dan Bekasi

Walk Out dari Paripurna

Diketahui, Fraksi Partai Demokrat memilih walk out atau meninggalkan jalannya sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Sebelum walk out, Fraksi Demokrat meminta pimpinan sidang untuk memberikan waktu untuk menyampaikan pandangan.

Sebelumnya, seluruh perwakilan fraksi telah diberikan waktu untuk menyampaikan pandangannya, tak terkecuali dengan Partai Demokrat.

Pimpinan sidang mulanya akan melanjutkan acara sidang, yaitu mendengarkan pandangan dari pemerintah.

"Pak Ketua, sebelum dilanjutkan, kami dikasih kesempatan, tolong Pak Ketua," ungkap Waketum Partai Demokrat Benny K Harman.

"Saya tadi sudah berikan, nanti setelah pandangan dari pemerintah," jawab Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin selaku pimpinan sidang.

"Kami dulu, sebelum pemerintah," sahut Benny.

Baca: Klaster Pendidikan Ada dalam UU Cipta Kerja, P2G: DPR Prank Pegiat Pendidikan

"Pak Benny, Anda bisa dikeluarkan kalau tidak mengikuti aturan, interupsi akan kami terima pandangan dari pemerintah," ungkap Azis.

"Kalau demikian maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out," ungkap Benny.

Perwakilan Partai Demokrat kemudian meninggalkan ruang sidang.

Acara sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)