Pendidikan GOTAG
RUU Cipta Kerja
Berita
Foto (56)
-
Minta MK Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Bakal Turun ke Jakarta Senin Nanti
Khusus di Jakarta, nantinya juga akan tergabung massa buruh dari Banten dan Jawa Barat. Adapun titik kumpul aksi adalah di bundaran Patung Kuda yang
-
Hari Ini MK Putuskan Uji Formil UU Cipta Kerja, Partai Buruh Yakin Putusannya Tidak Menyedihkan
Presiden Partai Buruh Said Iqbal yakin 50 persen gugatan uji materi yang pihaknya layangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan dikabulkan.
-
Hingga Pukul 20.00 WIB, Demo Buruh Masih Bertahan di Kawasan Patung Kuda
Sejumlah buruh masih berunjuk rasa di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023) malam.
-
Partai Buruh Sebut Keterangan Pemerintah dalam Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja tidak Jelas
Partai Buruh merespons keterangan pemerintah soal alasan kekosongan hukum dalam Sidang uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023.
-
Partai Buruh Gelar Aksi untuk Kawal Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja di MK Besok
Partai Buruh bakal menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana, Kamis (6/7/2023) besok.
-
Buruh Tegas, Salah Satu Desakan Utama Peringatan May Day Penolakan UU Cipta Kerja
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam peringatan May Day nanti, ada 7 isu yang akan diangkat.
-
Jefri Nichol Ikut Aksi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPR
Aktor Jefri Nichol hadir di tengah-tengah ribuan mahasiswa dan warga yang menolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Pengesahan Perppu Cipta Kerja Mendapat Penolakan, Mahfud MD: Ya Biarin Saja
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD enggan menanggapi serius terkait penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.
-
Demo Tolak Perppu Ciptaker di Depan DPR Masih Berlangsung, Lalu Lintas Arah Grogol Tersendat
Pantauan Tribunnews.com, orator masih berorasi dari atas mobil komando hingga sekira pukul 17.35 WIB ini.
-
Baleg Setujui Perppu Ciptaker Jadi UU, Pengamat: Momentum Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Baleg DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.
-
Satgas Minta Pegiat UMKM Melek UU Cipta Kerja agar Bisnis Bisa Naik Kelas
Ade Irfan Pulungan mengatakan sejatinya pegiat UMKM harus melek terhadap apa yang menjadi isi dari UU Ciptaker.
-
Belajar Dari CPO dan Migor, Pasal-pasal UU Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja Harus Dievaluasi
Untuk memastikan pengendalian negara terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal.
-
Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku, Jamin Keamanan dan Kepastian Investasi
Jokowi tegaskan bahwa undang-undang Cipta kerja masih tetap berilaku, minta jajarannya tindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Jalan Terus, Reformasi Perpajakan Tak Terhalangi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
MK melarang pemerintah untuk menerbitkan aturan turunan sebelum revisi beleid tersebut disahkan dengan jangka waktu
-
Ini Pertimbangan MK dalam Memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat
Simak beberapa pertimbangan MK dalam menyatakan putusan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.
-
Berikut Perbedaan UMP dengan UMK, Dari Aturan dan Perhitungannya
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen.
-
Kenaikan UMP Dinilai Kecil, Buruh Akan Mogok Nasional
Serikat buruh protes rencana upah minimum provinsi (UMP) yang hanya akan naik rata-rata nasional 1,09 persen pada 2022.
-
Fraksi PKS: Tanpa Roadmap Ekonomi Hijau, Indonesia akan Dieksploitasi Investor Asing
Wacana pengembangan ekonomi hijau tanpa adanya roadmap yang jelas akan membuat Indonesia mudah dieksploitasi oleh investor asing.
-
LAN Dorong Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam Akselerasi UU Cipta Kerja
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto bicara soal akselerasi pemerintah usai diterbitkannya Undang-U
-
MK Tolak Gugatan Uji Materil UU Cipta Kerja, Menaker Harap Semua Pihak Menghormati
Penolakan MK atas gugatan dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 itu didasarkan bahwa gugatan itu tidak memiliki kedudukan hukum.
