Kasus Covid-19, Presiden Minta Waspadai Klaster Kantor, Keluarga, dan Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajarannya untuk fokus dalam penanganan kesehatan Covid-19.

Sebab, kata Jokowi, agar ekonomi segera bisa tumbuh dengan baik, kuncinya adalah kesehatan yang baik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020),

"Sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," kata Jokowi.

Artinya, lanjut Jokowi, fokus nomor satu saat ini adalah penanganan kesehatan Covid-19.

Untuk itu, ia meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menteri Kesehatan hingga TNI/Polri untuk menyisir klaster yang berpotensi muncul dan menularkan Covid-19.

Baca: Dalam Sepekan Ini Presiden Jokowi Dua Kali Bertemu Pimpinan Redaksi Media Massa

Baca: Jokowi: Vaksin Merah Putih Diproduksi Pertengahan Tahun Depan

Presiden mengatakan, klaster penularan Covid-19 yang sekarang bermunculan namun jarang disadari adalah klaster perkantoran dan klaster keluarga.

Banyak masyarakat yang merasa aman ketika sudah sampai di rumah dan di kantor.

Padahal, saat di kantor banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

Demikian juga di rumah, banyak masyarakat yang langsung berinteraksi dengan keluarga tanpa membersihak diri terlebih dahulu.

"Hati-hati ini perlu saya sampaikan yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga, yang terakhir juga klaster Pilkada, hati-hati ini agar ini selalu diingatkan," tegas Jokowi.

Untuk mencegah munculnya klaster Pilkada 2020, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan tertib dilakukan.

"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul diberikan ketegasan."

"Polri juga berikan ketegasan mengenai aturan main di Pilkada," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan membuat desain perencaan dengan baik.

Desain perencanaan harus komprehensif menyangkut jumlah laboratorium yang harus ada di sebuah provinsi.

Baca: Jokowi: Kesempatan Pertumbuhan Ekonomi Hanya di September, Kalau Minus Artinya Masuk Ke Resesi

Selain itu, juga berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

"Jangan sampai ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali."

"Perencanaan itu kita perlukan, sehingga kelihatan nanti kasus kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana," terangnya.

Di akhir pengantarnya, Jokowi kembali mengingatkan, bahwa urusan Covid-19 harus tertangani dengan baik.

Baca: Satgas Covid-19 Beberkan Upaya dan Capaian Menekan Persebaran Virus Corona di Indonesia

Jangan sampai pemulihan ekonomi dilakukan tanpa penanganan kesehatan yang serius.

"Masalah kesehatan ini harus tertangani dengan baik, karena memang kita ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi."

"Jangan sampai urusan Covid-19 ini belum tertangani dengan baik kita sudah menstarter di bidang ekonomi, ini sangat berbahaya," tandasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)