Istilah New Normal Salah, Komisi VIII DPR, Ahli Epidemiologi hingga Menko PMK Angkat Bicara

TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Pemerintah untuk Penangananan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, istilah new normal yang sering digunakan selama pandemi Covid-19 adalah diksi yang salah.

Oleh karena itu, pemerintah mengubah diksi tersebut menjadi adaptasi kebiasaan baru.

"Diksi new normal dari awal diksi itu segera ubah, new normal itu diksi yang salah dan kita ganti dengan adaptasi kebiasaan baru," kata Yurianto, seperti dikutip dari Kompas.com.

Hal itu kemudian menimbulkan beragam komentar dari banyak pihak.

Komisi VIII DPR

Mengutip dari Kompas.com, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, banyak masyarakat tidak paham dengan arti new normal yang sebenarnya.

"Ada pemahaman yang salah di masyarakat, 'new normal itu normal', kata masyarakat."

"Jadi masyarakat ke pasar, bekerja, ke kebun seperti Covid-19 sudah berakhir, padahal faktanya Covid-19 masih banyak dan klaster baru kita temukan," ungkap Yandri.

Yandri mengatakan, ia setuju sependapat dengan Yurianto, new normal tidak tepat digunakan karena terdengar asing bagi masyarakat.

Baca: Ganti Jadi Adaptasi Kebiasaan Baru, DPR Minta Gugus Tugas Evaluasi Kebijakan New Normal

Baca: New Normal Diganti Adaptasi Kebiasaan Baru, Muhadjir: Enggak Perlu Ribut dengan Istilah

Oleh karena itu, Yandri meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencari frasa yang mudah dipahami seluruh masyarakat, Covid-19 belum berakhir.

"Kita ingin mendengarkan frasa apa yang bisa digunakan agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu sama, pandemi ini belum berakhir, risikonya sangat tinggi dan kurvanya naik," terangnya.

Ahli epidemiologi

Terkait dengan istilah new normal, Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menyarankan agar pemerintah menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat.

"Menurut saya untuk masa mendatang, harus memanfaatkan atau menggunakan, atau merumuskan istilah yang mudah dimengerti masyarakat," ujar Pandu, seperti dilansir Kompas.com.

Ia juga menyarankan, agar pemerintah segera memperbaiki kesalahan penggunaan diksi new normal dan cara komunikasi dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Baca: Istana Akui New Normal Diksi yang Salah, Anggota DPR Minta Masifkan Adaptasi Kebiasaan Baru