Pengusul Swastanisasi IPDN Dinilai Tak Paham Sejarah

Laporan Reporter Tribunnews, Hasanuddin Aco 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat koordinasi antara Komisi II dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seorang anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menjadi perguruan tinggi swasta.

Alasannya, anggaran IPDN cukup boros mencapai Rp 539 miliar dan tidak efektif. Atas usulan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun angkat suara.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang juga Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Plt Dirjen Polpum Kemendagri), Bahtiar menilai usulan tersebut terlalu mengada-ada.

Bahkan, yang mengusulkan seperti tidak paham akan sejarah berdirinya sekolah penghasil pamong tersebut.

Anggota DPR yang usulkan itu, juga sepertinya tidak melihat realitas yang ada di lapangan.

Baca: IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit Tahun 2020

"Saya pikir yang mengusulkan itu seperti tidak mengerti sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya sejarah dibentuknya IPDN," kata Bahtiar, di Jakarta, Kamis (24/6/2020).

Karenanya, Bahtiar menyayangkan ada anggota DPR yang mengusulkan agar IPDN dijadikan perguruan tinggi swasta.

Baca: 10 Daftar Sekolah Kedinasan Terfavorit, IPDN Nomor Satu Disusul STIS dan Poltekim

Kata dia, yang mengusulkan sama saja tidak menghargai para pendiri bangsa. Sekolah tinggi penghasil pamong itu, adalah jerih payah dari Bung Karno, Presiden RI pertama.

Pada 17 Maret 1956, sekolah penghasil pamong yang sekarang bernama IPDN diresmikan oleh Bung Karno di Malang, Jawa Timur. Sejak saat itu, IPDN berkiprah, menghasilkan para pamong pelayan rakyat.

" Jadi sejak awal kemerdekaan, para pamong praja lulusan IPDN telah melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, dan lulusannya sudah tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Dari sejak berdiri, lanjut Bahtiar, IPDN telah memberikan kontribusinya untuk bangsa. Untuk negara. Jadi perekat republik. Lulusan IPDN, banyak yang kemudian di tempatkan di pelosok-pelosok negeri yang susah akses. Di perbatasan. Di pulau-pulau terluar. Mereka, siap di tempatkan di mana saja. Di daerah terpencil sekali pun.

Baca: Andre Rosiade Usulkan Agar Dipecat, Arief Poyuono: Siapa Dia? Anak Kemarin Sore di Gerindra

"Makanya saya menyayangkan usulan itu. Yang mengusulkan itu seperti tidak memahami filosofi pamong praja," kata dia.

Sejarah pula yang mencatat, ketika Indonesia baru saja merdeka, birokrasi belum terbangun. Maka, Presiden RI pertama Bung Karno, menginisiasi pembentukan IPDN, yang kemudian jadi andalan untuk membangun birokrasi di Tanah Air.

Baca: Smartphone dari Black Market Masih Bisa Digunakan Meskipun Ada Aturan Blokir IMEI, Ini Alasannya

Artinya, jika melihat sejarah, Para praja lulusan IPDN itulah yang bisa dikatakan, ikut andil di awal kemerdekaan dalam membangun birokrasi di Indonesia hingga saat ini.