Prabowo Subianto Diminta Kembali Pimpin Partai Gerindra

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) secara virtual, Kamis (4/6/2020).

Dalam Rapimnas tersebut, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta Prabowo Subianto kembali memimpin partai berlambang kepala burung garuda itu hingga lima tahun ke depan.

"34 DPD Gerindra yang membawa aspirasi seluruh DPC di seluruh indonesia, meminta kembali Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra 2020-2025," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).

Baca: Polisi Perancis Tembakkan Gas Air Mata Bubarkan Demo Anti-Rasisme untuk George FLoyd

Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan Prabowo Subianto diminta kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

Dia mengatakan Partai Gerindra masih membutuhkan sosok yang mempersatukan seluruh kader dan figur yang kuat untuk menghadapi kontestasi demokrasi pada Pemilu 2024.

Baca: Bawaslu Beberkan 8 Potensi Pelanggaran Saat Pilkada 2020

"Karena itu di tengah-tengah munculnya ide untuk menaikkan parlementary threshold dalam Pemilu 2024 dan menyongsong Pilkada, seluruh komponen daerah Gerindra meminta Prabowo untuk memimpin perjuangan tersebut," ucap Dasco.

Dasco menambahkan, hasil kesepakatan dalam Rapimnas itu akan dibawa dan disahkan dalam Kongres Partai Gerindra.

"Rapat yang berakhir pukul 1.30 dini hari membuat kesepakatan akan dilanjutkan dengan kongres yang akan ditentukan waktunya untuk itu," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Sikap Gerindra soal ambang batas parlemen

Partai Gerindra hingga saat ini belum menentukan sikap terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yang akan masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Terkait ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tidak dapat disikapi secara pribadi dan perlu dirapatkan secara bersama di partai Gerindra.

Baca: LP3ES: Indonesia Berada Dalam Proses Kemunduran Demokrasi Sejak 2016

"Kami akan bicarakan mengenai masalah Undang-Undang Pemilu ini, termasuk ambang batas parlemen sampai dengan berapa persen, itu akhir bulan ini," ujar Sufmi Dasco kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (1/6/2020).

Menurutnya, setelah dirapatkan secara internal, maka Gerindra akan menyampaikan sikapnya kepada masyarakat pada akhir Juni 2020.

"Nanti sikap resmi akan disampaikan kepada publik dan akan diperjuangkan di DPR ketika sudah diputuskan," ucap Sufmi Dasco.