Mendes PDTT: 23 Kabupaten dan Kota Belum Salurkan BLT Dana Desa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkap ada 23 kabupaten/kota yang belum menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Abdul Halim Iskandar mengatakan mayoritas kabupaten/ kota tersebut berada di Papua dan Papua Barat.

Sementara satu kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan alasan penundaan.

"Itu berbasis di Papua, Papua Barat dan satu kabupaten di NTT, Ngada. Karena memang faktornya Ngada minta ijin untuk menunda dengan berbagai alasan. Tapi kita juga minta untuk segera ditindaklanjuti karena nanti yang jadi korban masyarakat Ngada itu sendiri," ujar Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Baca: Sidak BLT Dana Desa di Banten, Mendes PDTT Instruksikan Pemerintah Kabupaten Ikuti Alur di Desa

Sementara untuk di Papua dan Papua Barat, dia mengungkap ada kendala terkait jarak.

Dia mengungkap untuk membawa BLT Dana Desa dari ibukota provinsi ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa memerlukan waktu yang lama.

Belum lagi, kata dia, adanya masalah komunikasi.

Pihak Kementerian Desa PDTT membutuhkan waktu yang lama untuk mengkonfirmasi apakah BLT Dana Desa sudah sampai atau belum.

Baca: Kemendes PDTT Sidak Penyaluran BLT DD di Bandung Barat

"Kadang-kadang tiga hari baru terkomunikasikan, itupun jawabannya masih dalam perjalanan menuju kabupaten mengambil dana untuk dibawa ke desa," kata dia.

Selain itu, Abdul Halim Iskandar mengungkap ada tuntutan baru yang dihadapinya di Papua dan Papua Barat.

Yakni mereka meminta disiapkannya dana transportasi.

"Di samping BLT Dana Desa, mereka juga minta kewenangan untuk menggunakan dana desa digunakan sebagai dana transportasi untuk pengambilan uang dari kabupaten ke desa masing-masing," katanya.

Adapun dalam bagan yang ditampilkan oleh Kemendes PDTT diungkap bahwa penyaluran BLT Dana Desa yang sudah mencapai 100 persen tercatat ada 153 kabupaten dan kota.

Sementara penyaluran dengan tingkat pencapaian 75-99 persen tercatat ada 144 kabupaten dan kota. Untuk capaian 50-74 persen tercatat ada 45 kabupaten dan kota, sementara capaian 1-49 persen tercatat ada 69 kabupaten dan kota.