Ratas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Jokowi: Pemerintah Siapkan Skenario Pelonggaran PSBB
Dalam Ratas Percepatan Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19), Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skenario pelonggaran PSBB.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pengantar rapat terbatas (Ratas) Percepatan Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Istana Merdeka, Senin (18/5/2020).
Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum melakukan pelonggran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jokowi menyebut, pihaknya saat ini sedang menyiapkan skenario pelonggaran PSBB.
Di mana keputusan pelonggaran PSBB akan diambil ketika waktunya sudah tepat berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan.
"Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB, yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat," papar Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020).
"Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan, biar semuanya jelas."
Baca: Jokowi Perketat Larangan Mudik Tapi Perbolehkan Transportasi Umum Tetap Beroperasi, Ini Jelasnya
Hal itu dilakukan karena pemerintah harus berhati-hati agar tidak keliru dalam membuat keputusan.
Selanjutnya, pemerintah akan tetap fokus pada kebijakan larangan mudik dan mengendalikan arus balik.
Jokowi pun meminta Polri dan TNI untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan efektif.
Ia juga mengingatkan kembali bahwa yang dilarang adalah 'mudiknya' bukan transportasinya.
"Perlu diingat juga bahwa yang dilarang itu mudiknya bukan transportansinya," kata Jokowi.
Adapun kendaraan yang boleh beroperasi yakni yang berkaitan dengan sektor logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja imigran, dan urusan ekonomi.
Baca: Presiden Jokowi: Belum Ada Pelonggaran PSBB
Lebih lanjut, Jokowi telah menerima laporan dari para gubernur bahwa pengendalian penyebaran virus corona paling efektif mulai unit pemerintahan paling bawah.
Oleh karena itu, ia meminta kepada para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas tingkat RT/RW atau desa.
Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, dokter praktek keluarga, dan klinik pratama yang melayani JKN benar-benar diefektifkan.
