Virus Corona
Fadli Zon Soroti Kebijakan Jokowi dalam Tangani Covid-19, Ini Komentar Politikus Gerindra
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyorot strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19 di tanah air.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Fadli Zon menyorot strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19 di tanah air.
Ia menyebut pemerintahan tidak memiliki grand strategy atau kebijakan dalam penanggulangan virus tersebut sehingga kebijakan yang diambil tidak konsisten
Pernyataan ini ia sampaikan dalam program DUA SISI yang Tribunnews kutip dari YouTube Talk Show tvOne, Jumat (3/4/2020).
Politisi Gerindra ini menyoroti Jokowi yang sempat melontarkan wacana kebijakan darurat disiplin, tapi tidak lama, Presiden menetapkan darurat kesehatan.
"Menurut saya pemerintan tidak punya grand strategy, sehingga akhirnya kebijakannya berubah-ubah," ujar Fadli.
Baca: Jokowi Sempat Sebut Darurat Sipil untuk Atasi Wabah Corona, Ini Kata Fadli Zon
Baca: Luhut Binsar Batalkan Kebijakan Anies Baswedan soal Corona, Fadli Zon Curigai Adanya Ketegangan
Menurut Fadli, hal tersebut justru dapat membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
"Kebijakan berubah-ubah itu menurut saya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mau dibawa ke mana?" tegasnya.
"Tadi kalau dikatakan jurus negara ini seperti jurus mabuk, karena berubah-ubah dari waktu ke waktu," imbuhnya.
Fadli menambahkan pelontaran darurat sipil oleh Jokowi bukan slip of the tounge (keseleo lidah).
Namun karena adanya penentangan dari sejumlah pihak sehingga pemerintah mengubah status menjadi darurat kesehatan.
"Darurat sipil sempat jelas diucapkan presiden, itu jelas diucapkan," kata Fadli.
Baca: Jokowi Sempat Sebut Darurat Sipil untuk Atasi Wabah Corona, Ini Kata Fadli Zon
"Dan ,endapatkan penentangan yang luar biasa dari masyarakat, termasuk dari kalangan civil society, kalangan media, kalangan pecinta demokrasi, hak asasi manusia," ujarnya.
"Karena yang dirujuk Undang-undang Tahun 59 yang isinya itu tentang kedaruratan keamanan bukan tentang kesehatan," imbuhnya.
"Yang kita harapkan sebenarnya di mana di dalamnya ada karantina wilayah, PSBB yang sekarang diterapkan."
"Setelah ada penentangan besar baru ketentuannya berubah," tegasnya.
