Hari Ginjal Sedunia 2020, Ribka Tjiptaning Kritik 'Kampanye Hidup Sehat' Pemerintah Kurang Maksimal

"Bahkan kami sempat tidak mau mau melanjutkan Raker lagi dengan Menkes karena menolak menjalankan keputusan Komisi IX ini,” ungkapnya.

Ribka meminta pemerintah menjalankan keputusan ini dengan sebaik-baiknya.

Ribka mengungkap, bila MA menyatakan pembatalan Perpres tersebut selain melanggar UU BPJS, yang menyatakan kenaikan iuran secara berkala, harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi, juga melanggar UUD Tahun 1945 pasal 28 H dan 34.

“Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan pelayanan atas jaminan sosial."

"Negara harus menyelenggarakan satu sistim jaminan sosial. Defisit keuangan BPJS K adalah tanggung jawab negara, bukannya dibebankan kepada rakyat,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)