Selasa, 7 Oktober 2025

Banjir di Jakarta

DPRD DKI Jakarta Usulkan Pansus Banjir, Upaya Turunkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Analis Politik mempertanyakan ada atau tidaknya upaya penurunan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembentukan pansus banjir.

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Sri Juliati
Tribunnews.com/Danang Triatmojo & Tangkapan Layar Youtube TV One
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan adanya kemungkinan upaya penurunan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembentukan pansus banjir. 

Pangi juga menuturkan, banjir sudah menjadi penyakit kota Jakarta sejak dahulu.

Oleh karena itu, menurutnya, menyalahkan Anies atas terjadinya banjir di Jakarta adalah hal yang tidak tepat.

Baca: Ungkap Prestasi Anies Baswedan, Geisz Semprot Guntur Romli: Katanya Gagal, Ngapain PSI Jegal Anies ?

Baca: Jakarta Banjir Lagi, Johny Simanjuntak Kritik Kinerja Anies: Gubernur Sekarang Kiblatnya Kacau

Terlebih, apabila pansus banjir digunakan sebagai senjata untuk menjegal langkah Anies di pemilihan presiden 2024.

"Menjadikan Gubernur DKI sebagai orang paling bersalah adalah langkah yang tidak tepat.

Menjegal Gubernur Anies di tengah jalan lewat pansus adalah keliru, bukan langkah bijak dan bukan pekerjaaan mudah," kata Pangi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)

Pangi pun berharap pansus banjir yang dibentuk dapat benar-benar memberikan solusi mengenai penanganan banjir di Jakarta.

"Pansus DPRD DKI kalau bekerja harus memberikan solusi, jangan lebih dominan DNA kebencian (atau pun) agenda tersembunyi yang menggerus atau menjegal elektabilitas Anies agar gagal melanggeng mulus menjadi presiden, menggantikan Pak Jokowi," pungkasnya.

Tanggapan DPRD DKI Jakarta Soal Pansus Banjir

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Jhony Simanjuntak, mengatakan kebijakan gubernur, sebagai pejabat politik, yang menyangkut kepentingan banyak orang menjadi salah satu alasan DPRD lebih memilih membentuk pansus daripada panja.

Ia menuturkan, penyikapan secara politik tidak seharusnya selalu dianggap negatif.

"Gubernur itu kan pejabat politik, kebijakan-kebijakan dia juga menyangkut kepentingan publik.

Oleh karena itu, DPRD kan lembaga politik, tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa segala sesuatu yang ditelurkan oleh gubernur itu kita sikapi juga secara politik," kata Jhony dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah kanal Youtube Talk Show tvOne, Selasa (25/2/2020).

"Tapi penyikapan secara politik ini jangan dianggap semua negatif," tambahnya.

Jhony menegaskan pembentukan pansus akan difungsikan untuk membantu gubernur dalam menangani masalah banjir di Jakarta.

"Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya pansus ini maka bisa memberikan sumbangsih pada gubernur, 'oh ini loh penyumbang (banjir) terbesar kenapa kita baru dalam tempo dua bulan sudah mengalami banjir, solusinya seperti ini', seperti itu," terangnya.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved