Banjir di Jakarta
DPRD DKI Jakarta Usulkan Pansus Banjir, Upaya Turunkan Elektabilitas Anies Baswedan?
Analis Politik mempertanyakan ada atau tidaknya upaya penurunan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembentukan pansus banjir.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta telah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) banjir.
Dilansir Kompas.com, pansus banjir akan berfungsi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencari solusi pencegahan dan penanganan banjir di Ibu Kota.
Selain itu, pansus banjir juga akan bertugas mengawasi kinerja Pemprov soal penanggulangan banjir.
Terkait wacana tersebut, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan ada atau tidaknya upaya penurunan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pasalnya, menurut Pangi, kerja pansus dinilai akan berujung pada impeachment atupun politisasi.
Baca: Salahkan Sikap Anies saat Banjir, Guntur Romli: Penjaga Bendungan Lebih Ahli dari Gubernur Jakarta
Sementara, pembentukan panitia kerja (panja) justru akan lebih fokus pada evaluasi, introspeksi, dan perbaikan.
"Tetapi ya misalnya PKS, Pak Dani Anwar, tadi sudah bilang nggak ada yang perlu dikhawatirkan."
"PDIP juga bilang ini fenomena biasa saja, jangan dikhawatirkan pada peristiwa impeachment atau untuk upaya menjatuhkan Pak Anies."
"Memang tidak akan menjatuhkan, tetapi akan menjatuhkan elektabilitasnya apakah ada atau tidak?" ujar Pangi dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah kanal Youtube Talk Show tvOne, Selasa (25/2/2020).
"Akan menghanyutkan elektabilitas Anies atau tidak?" tambahnya.
Kepada Tribunnews.com, Pangi mengatakan, dalam hal ini, hubungan kausalitas sebab-akibat dalam fenomena politik.
Menurutnya, sikap Anies yang berani menolak reklamasi dan tidak mau berkompromi dengan cukong atau pemilik modal menggerakkan buzzer politik untuk menghanyutkan elektabilitas Anies.
"Karena menurut para cukong, Pak Anies nggak sesuai dengan selera mereka," lanjut Pangi dalam pesan WhatsApp pada Tribunnews.com, Rabu (26/2/2020) sore.
"Ndak mungkin nggak ada yang mendesain mengerakkan mesin buzzer dalam rangka mempolitisasi banjir untuk mengerus elektabilitas, lalu ujungnya hanya akan menjadi sia sia belaka," tambah Pangi.
Pangi pun menilai menjadikan kasus banjir sebagai upaya menggagalkan langkah Anies untuk menjadi Presiden 2024 sangat mungkin adanya.
Namun, Pangi pun menyayangkan munculnya rilis survei elektabilitas di waktu-waktu sekarang ini.
Baca: Bikin Banjir, Menteri PUPR Tegur Kontraktor Kereta Cepat Asal China
"Wajar semua ingin menjegal sebab elektabilitas Anies dari beberapa lembaga survei nasional masih perkasa dan bertengger di posisi teratas, menjegal dari sekarang dianggap tidak tepat," kata Pangi.
"Mengapa lembaga survei sudah merilis survei elektabilitas, padahal Pilpres masih 4 tahun lagi?" sambungnya.
Pansus Dinilai Akan Meningkatkan Popularitas Anies Baswedan
Sementara itu, Pangi menilai wacana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir DKI Jakarta justru akan meningkatkan popularitas Anies Baswedan.
Menurut Pangi, usulan dari DPRD DKI Jakarta yang dinilai sebagai bentuk penghentian langkah Anies sebagai calon presiden 2024, justru akan semakin menuai simpati publik terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Baca: Ibu Kota Banjir 4 Kali dalam 2 Bulan Terakhir, Kerugian Warga Diperkirakan Capai Rp 1 Triliun
"Adanya wacana pansus banjir DKI Jakarta via DPRD, langkah pansus ini kita mafhum, Gubernur DKI justru akan semakin populer di mata pemilih," kata Pangi.
"Menjegal Gubernur DKI untuk menghentikan langkahnya menjadi calon presiden dengan cara-cara kasar seperti ini justru akan menuai simpati publik," sambungnya.
Pangi menambahkan, dalam pendekatan underdog effect, ketika kandidat terlihat seperti dizalimi, maka pemilih akan beramai-ramai berempati.
Sosok Anies pun dinilai akan lebih tertanam dalam benak publik sehingga pembentukan pansus banjir ini akan menjadi nilai tambah positif bagi Anies.
Baca: Gerindra Sindir Anies Tak Seperti Jokowi Tangani Banjir Jakarta
Pangi pun mengaitkan hal ini dengan masa-masa Jokowi hendak mencalonkan diri menjadi presiden.
"Contohnya bisa kita lihat, Jokowi tidak bisa dijegal menjadi presiden hanya karena belum berhasil mengurai dan menyelesaikan problem fundamental dari level hulu sampai hilir persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta," ungkap Pangi.
Menurut Pangi, terjadinya banjir jakarta tidak dapat lepas dari peran gubernur-gubernur sebelumnya.
Tak terkecuali dengan kinerja dan capaian Jokowi serta Ahok ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Artinya tidak bisa menyalahkan 100 persen Gubernur Anies sekarang, yang baru menjabat 2 tahun, ini mimpi siang bolong namanya," tambah Pangi.
Pangi juga menuturkan, banjir sudah menjadi penyakit kota Jakarta sejak dahulu.
Oleh karena itu, menurutnya, menyalahkan Anies atas terjadinya banjir di Jakarta adalah hal yang tidak tepat.
Baca: Ungkap Prestasi Anies Baswedan, Geisz Semprot Guntur Romli: Katanya Gagal, Ngapain PSI Jegal Anies ?
Baca: Jakarta Banjir Lagi, Johny Simanjuntak Kritik Kinerja Anies: Gubernur Sekarang Kiblatnya Kacau
Terlebih, apabila pansus banjir digunakan sebagai senjata untuk menjegal langkah Anies di pemilihan presiden 2024.
"Menjadikan Gubernur DKI sebagai orang paling bersalah adalah langkah yang tidak tepat.
Menjegal Gubernur Anies di tengah jalan lewat pansus adalah keliru, bukan langkah bijak dan bukan pekerjaaan mudah," kata Pangi.
Pangi pun berharap pansus banjir yang dibentuk dapat benar-benar memberikan solusi mengenai penanganan banjir di Jakarta.
"Pansus DPRD DKI kalau bekerja harus memberikan solusi, jangan lebih dominan DNA kebencian (atau pun) agenda tersembunyi yang menggerus atau menjegal elektabilitas Anies agar gagal melanggeng mulus menjadi presiden, menggantikan Pak Jokowi," pungkasnya.
Tanggapan DPRD DKI Jakarta Soal Pansus Banjir
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Jhony Simanjuntak, mengatakan kebijakan gubernur, sebagai pejabat politik, yang menyangkut kepentingan banyak orang menjadi salah satu alasan DPRD lebih memilih membentuk pansus daripada panja.
Ia menuturkan, penyikapan secara politik tidak seharusnya selalu dianggap negatif.
"Gubernur itu kan pejabat politik, kebijakan-kebijakan dia juga menyangkut kepentingan publik.
Oleh karena itu, DPRD kan lembaga politik, tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa segala sesuatu yang ditelurkan oleh gubernur itu kita sikapi juga secara politik," kata Jhony dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah kanal Youtube Talk Show tvOne, Selasa (25/2/2020).
"Tapi penyikapan secara politik ini jangan dianggap semua negatif," tambahnya.
Jhony menegaskan pembentukan pansus akan difungsikan untuk membantu gubernur dalam menangani masalah banjir di Jakarta.
"Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya pansus ini maka bisa memberikan sumbangsih pada gubernur, 'oh ini loh penyumbang (banjir) terbesar kenapa kita baru dalam tempo dua bulan sudah mengalami banjir, solusinya seperti ini', seperti itu," terangnya.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi)
