Mendagri Ingin Riset Akademis untuk Perbaikan Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Sembilan universitas di Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas evaluasi efektivitas sistem Pilkada langsung di Indonesia.

Mendagri menyampaikan sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi bersifat akademis terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung mengingat banyaknya dampak negatif yang terjadi selama ini dengan pilkada langsung.

"Maka, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata mantan Kapolri ini, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Awalnya dalam pertemuan, Tito memaparkan dari aspek politik, Pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia.

Ia juga menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020.

Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan Kepala Daerah.

"Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses negatif, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yg bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta “high cost" atau berbiaya sangat tinggi," papar Tito dalam diskusi yg berlangsung hangat ini.

"Biaya tinggi Pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas buruk tata kelola kepemimpinan di daerah," lanjut Tito.

Baca: Petunjuk Gaib di Balik Penemuan Mayat Siswa SD di Banjarnegara, Suara Anak Kecil dan Bau Busuk

Baca: Mengaku Viralkan Ulah WO Bodong Pandamanda, MC Ini Menenangkan Calon Pengantin, Kalian Harus Senyum

Menurut Tito, jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia akan rusak dan benih-benih konflik sosial di masyarakat akan muncul.

"Karena itu, apa pun nanti hasil kajian akademis dari Universitas terhadap Pilkada langsung, kami terbuka menerimanya," ujar Tito.

Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini.

“Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah Pilkada langsung,” ujar Wawan Mas'udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.

Menurut Wawan, saat ini pemahaman sempit merebak di masyarakat bahwa tujuan Kemendagri hanya dimaknai sebatas perubahan sistem Pilkada dari langsung ke tidak langsung.

"Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang Pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” jelas Wawan.