Penolakan Pemulangan WNI Eks ISIS Trending di Twitter, Antara Jokowi & Prabowo Beda Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Adanya wacana soal pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia menjadi polemik tersendiri.

Adanya wacana tersebut muncul suatu penolakan, baik dari para tokoh juga para netizen.

Bahkan wacana tersebut bergema di media sosial Twitter, banyak netizen yang menuliskan hastag #TolakEksWNIproISIS.

Hastagh tersebut pun bahkan menjadi trending topic pada Kamis sore (6/2/2020).

Banyak dari para netizen yang tak setuju dengan wacana pemulangan WNI eks ISIS.

Hal tersebut lantaran WNI eks ISIS dianggap membahayakan Indonesia.

Satu di antara cuitan netizen menghubungkannya dengan insiden bom gereja, di Surabaya, Jawa Timur tempo lalu.

Jokowi Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS

Secara tegas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Akan tetapi Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dilansir Kompas.com.

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas.

Jokowi masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.

Prabowo Tak Masalah WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ‎tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS.

Namun, rencana pemulangan tersebut harus diteliti dulu oleh lembaga yang berwenang.

Seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Ia menyebut, meneliti pemulangan WNI eks ISIS merupakan tugas Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian.

"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," ujar Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020).

Prabowo menjelaskan, BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan atau tingkat ‎keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," jelas Prabowo.

(Tribunnews.com/ Garudea Prabawati/ Igman Ibrahim) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)