Pemerintah dan DPR Sepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Ini Daftarnya

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi DPR menggelar rapat untuk menentukan Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2020.

Rapat dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Ketua Badan Legislasi DPR Supartman Andi Agtas mengatakan dalam rapat tersebut terdapat 50 RUU yang masuk dalam prioritas 2020.

Baca: Pengamat Sebut Kehadiran Menkumham di Konferensi Pers PDIP Bukti Oligarki Partai Krisis Etika Publik

"Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (16/1/2020).

Menurut Supratman dari 9 fraksi terdapat 6 fraksi yang menyepakati RUU Prioritas, sementara sisanya memberikan catatan.

Baca: Fraksi PKS DPR RI Setuju Usul Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menjadi 5 Persen

Fraksi Nasdem memberi catatan soal carry over RUU Minerba, lalu Fraksi Golkar memberi catatan tentang RUU penyadapan, dan terkahir PDIP memberikan sejumlah catatan, salah satunya mengenai RUU Minerba.

"Namun semua fraksi setuju dengan pengesahan RUU prolegnas prioritas 2020. Catatan-catatan ini menjadi lampiran terhadap keputusan yang kita ambil," katanya.

Sementara itu Yasonna mengatakan dalam rapat tersebut Fraksi Golkar memasukan 2 omnibus law ke dalam Prolegnas Prioritas.

Baca: ‎Mahfud MD: Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Akan Diserahkan Setelah Reses DPR

Diantaranya yakni omnibus law perpajakan dan omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah menurutnya akan segera memproses rancangan 2 omnibus law tersebut untuk kemudian dibahas di DPR.

"Kami berharap dapat kita selesaikan, atas kesepakatan bersama dapat diselesaikan dengan cepat, tentu dengan mempertimbangkan masukan-masukan seluruh fraksi. Tapi prioritas ini hendaknya dapat kita lakukan bersama-sama. Saya percaya ini demi kepentingan bersama," katanya.

Yasonna meminta DPR segera menentukan jadwal rapat paripurna untuk mengesahkan 50 prolegnas prioritas. Karena dalam rapat paripurna nanti pemerintah akan mengajukan sejumlah Surpres.

"Mohon juga segera diputuskan segera ke rapat paripurna. Agar nanti dengan selesainya rapat paripurna kami akan ajukan beberapa surpres.," ujarnya.

Adapun 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas yakni:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional

29. RUU tentang Kefarmasian

30. RUU tentang PKS

31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

37. RUU tentang Ketahanan Keluarga

38 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

39. RUU tentang Profesi Psikologi

40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama

41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

43 RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika

45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

47. RUU tentang Ibu Kota Negara

48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

49. RUU tentang Daerah Kepulauan

50. RUU tentang Bakamla