Ketua Dewas Tegaskan KPK Belum Mati, Sahut Abraham Samad dapat Sorakan dan Tepuk Tangan

Pasalnya, KPK gagal melakukan penggeledahan dan penyegelan di kantor DPP PDI-P.

Hal tersebut terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari politisi PDI-P, Harun Masiku dalam kasus pergantian antar waktu (PAW) PDI-P.

KPK menyebut bahwa, Wahyu Setiawan menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sementara itu, Wahyu Setiawan disebut menerima uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Haruns Masiku.

Abraham Samad Nilai Kejayaan KPK Tinggal Sejarah

Abraham Samad menilai, masa kejayaan KPK kini hanya tinggal sejarah.

Hal tersebut terjadi lantaran berlakunya UU KPK baru yang menurutnya melemahkan pemberantasan korupsi.

Menurut Samad, kini proses penggeledahan di sebuah kantor partai politik menjadi hal yang luar biasa.

Padahal, di masanya ketika menjabat sebagai Ketua KPK, penggeledahan kantor partai politik menurut Samad adalah hal yang biasa.

Samad lalu menyinggung soal penggeledahan yang ia lakukan saat menggeledah kantor Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat dan PPP.

"Itu hal yang biasa-biasa saja, seperti kantor-kantor yang lain," ujar Samad.

Samad menuturkan, jika pada akhirnya saat ini penggeledahan menjadi sebuah polemik dan menjadi hal luar biasa, itu karena hasil dari Revisi UU KPK.

"Makanya saya menganggap kalau hari ini menjadi polemik dan kenapa menjadi luar biasa?"

"Karena ini buah dari produk dari UU hasil revisi, yang menurut saya mengakhiri hidup KPK di masa lalu," terang Samad.

Samad menegaskan, kejayaan KPK kini hanya tinggal sejarah.

"Jadi kejayaan KPK tinggal sejarah, tinggal kita kenang saja, begitu UU baru di diundangkan selesai sudah KPK itu," ungkapnya.

"Buktinya bisa kita lihat apa yang terjadi sekarang," tambahnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)