Kata DPR soal Natuna Jadi Provinsi: Isu Pemekaran Tak Bisa Dikaitkan dengan Masalah Kedaulatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan tidak ada relevansinya klaim China dengan pemekaran Provinsi Natuna.

Menurutnya, pemekaran tidak bisa dikaitkan dengan masalah kedaulatan.

Baca: Bakamla: China Perkuat Kehadiran Mereka di Natuna Lewat Penambahan Kapal Coast Guard

"Usulan pemekaran ini dikaitkan dengan soal kita menjaga kedaulatan saya kira itu urusan berbeda," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (7/1/2020).

Ahmad Doli mengatakan pemerintah akan menjaga kedaulatan Indonesia apapun bentuk administrasi Natuna.

Apabila ada ancaman kedaulatan baik itu kepada Kabupaten ataupun Provinsi pemerintah akan menjaganya

"Kalau urusan menjaga kedaulatan negara, itu urusan kita semua, tanggung jawab kita semua. bukan hanya urusan Pemda di Natuna, tapi juga tanggung jawab sampai ke tingkat pemerintah pusat," katanya.

Selain itu menurut Doli terdapat sejumlah pertimbangan dalam memekarkan suatu wilayah.

Masalah kedaulatan bukan merupakan salah satu pertimbangan.

Karena apapun bentuk administratif suatu wilayah, ancaman kedaulatan pasti ada.

"banyak pertimbangannya dan, masalah kedaulatan bukan salah satu pertimbangannya. Kecuali ada alasan lain" kata Doli.

Baca: KPK OTT Kepala Daerah di Sidoarjo, Operasi Pertama Setelah Berlakunya UU 19 Tahun 2019

Hingga saat ini menurut Politikus Golkar itu belum ada usulan mengenai pemekaran Natuna dari Kabupaten menjadi provinsi. Ia sendiri baru mendengar mengenai wacana tersebut.

"Nah iya sekarang gini, sampai hari ini di Kemendagri sudah terdaftar sekitar 315 calon daerah otonomi baru, baik provinsi maupun di Kabupaten atau kota. saya belum liat sepenuhnya tetapi setahu saya di provinsi Natuna tidak ada," pungkasnya.