Tanggapi Pro Kontra Upah Per Jam, Ketua Apindo: Adanya Opsi Ini akan Menambah Lapangan Pekerjaan

Tayang: Minggu, 29 Desember 2019 15:50 WIB

Penulis: Nuryanti

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha

lihat foto

Tanggapi Pro Kontra Upah Per Jam, Ketua Apindo: Adanya Opsi Ini akan Menambah Lapangan Pekerjaan

TRIBUNNEWS.COM/RINA AYU

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani (tengah)

Baca Selanjutnya:

Karier Moncer Bibit Waluyo, Eks Gubernur Jateng yang Diberi Pangkat Jenderal Kehormatan oleh Prabowo

"Kalau upah per jam, ketika ada hari libur nasional, maka buruh tidak akan mendapatkan upah, karena buruh sedang libur, tidak bekerja," katanya.

"Jika upah dibayarkan per jam, kita khawatir pendapatan yang diterima buruh kurang dari upah minimum," jelas Kahar.

Kahar juga menyebut, sistem upah per jam ini tidak memberikan kepastian pendapatan kepada buruh.

"Upah per jam tidak memberikan kepastian terhadap pendapatan yang diterima buruh," ujarnya.

Peraturan dari Pemerintah

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Mengenai peraturan upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menjelaskan, di dalam omnibus law ketenagakerjaan pemerintah bakal merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan pesangon, prinsip easy hiring dan easy firing, hingga kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing.

Selain itu, di dalam omnibus law juga bakal diperlonggar aturan mengenai fleksibilitas jam kerja.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ade Miranti Kurnia)

Halaman sebelumnya

Halaman

1 2 Tampilkan semua