Ahok Masuk BUMN
Petinggi Gerindra 'Tantang' Ahok BTP Jadi Dirut Krakatau Steel
Waketum Gerindra Arief Poyuono menantang Ahok untuk menjadi Direktur Utama (Dirut) di PT Krakatau Steel.
lihat foto
"Kalau etika semua sih saya rasa gak ada yang dilanggar ya karena itu kan pandangan dalam masyarakat aja, sepanjang peraturan dan perundang-undangannya itu tidak ada yang dilanggar," ujarnya.
Terkait soal Ahok menjadi kader Partai PDI Perjuangan Arief Poyouno menuturkan jika hal itu tidak menjadi masalah.
"Enggak ada masalah, hanya pengurus. Karena saya orang BUMN juga dulunya," terang Arief.
Komentar Roy Suryo
Politisi Demokrat Roy Suryo turut berkomentar soal akan bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Roy Suryo menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan bahwa BUMN membutuhkan sosok pendobrak seperti Ahok.
Tanggapan tersebut disampaikan Roy Suryo saat menghadiri acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (18/11/2019).
Menurut Roy Suryo jika tujuan Erick Thohir mencari pendobrak, maka tujuan tersebut sudah tercapai dengan bergabungnya Ahok ke BUMN.
"Sebenarnya tujuan dari Pak Erick sudah tercapai, seseorang yang bisa mendobrak. Ini masyarakat sudah terdobrak," tutur Roy Suryo dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV.
Kemudian, saat disinggung terkait pendapat Roy Suryo soal kinerja Ahok, ia menyampaikan bahwa untuk bekerja di sektor corporate berbeda dengan saat Ahok memimpin DKI Jakarta.
"Banyak pakar yang sudah mengatakan, ya mungkin saja dia mengerti atau bisa secara pemerintahan daerah tapi soal bekerja di sektor corporate itu beda lagi," jelas Roy Suryo.
Roy Suryo menuturkan, seharusnya kalau mau mengangkat Ahok sekalian ditunjuk menjadi menteri atau wakil menteri.
"Kalau menurut saya, saya sebenarnya sayang. Sekalian kalau mau mengangkat, Ahok tu kemarin ditunjuk menjadi menteri atau wakil menteri itu mungkin lebih mendobrak lagi," kata Roy Suryo.
Roy Suryo juga mengkritisi soal status hukum Ahok sebagai mantan narapidana.
"Memang ini ada grey area, karena kan yang tidak boleh adalah mantan napi yang merugikan negara, memang beliau itu mantan napi, tapi memang kasusnya beda. Secara aturan tidak masalah, tetapi secara etika," ungkapnya.
