Hormati Keputusan Prabowo untuk Bergabung di Pemerintahan, Ini Tanggapan Tokoh PKS

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan."

"Tapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

Baca: Tak Lagi Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Ini 3 Pesan Susi Pudjiastuti Untuk Edhy Prabowo

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil.

Misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegasikan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucapnya.

Kekecewaan Masyarakat

Mardani juga mengkhawatirkan munculnya kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat ketika Gerindra tak lagi menjadi oposisi.

Apalagi pada pilpres lalu pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki pendukung yang solid dan militan.

"Tiap partai pasti punya strategi dan proyeksi sendiri. Walaupun ada kekhawatiran, ketika masyarakat merasa antiklimaks dalam pemilu kemarin, dan manajemen kekecewaan publik ini tidak mudah," ucapnya.

Menurut Mardani, banyak elemen masyarakat berharap adanya parpol yang menjadi oposisi atau kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara. Mardani pun menegaskan PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Baca: Kata Sri Mulyani yang Kini Satu Tim dengan Prabowo yang Pernah Menyebutnya Menteri Pencetak Utang

Hal itu, kata Mardani, merupakan bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

Menurut Mardani, banyak pemilih PKS ataupun pasangan Prabowo-Sandiaga yang berharap adanya parpol oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sebab, untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ucap Mardani.

"Kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi, karena memang ketika kampanye, proposal pembangunan kita berbeda dengan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi," tutur dia.

Prabowo Tetap jadi Ketua Umum Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tetap memimpin partai meskipun menjabat Menteri Pertahanan.

Mengutip Kompas.com, hal itu disampaikan Edhy setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Ia mengatakan, tak ada larangan dari Presiden Joko Widodo bagi menteri untuk memegang jabatan politik di partai.

"Iya, iya. Masih (ketum Gerindra). Tidak ada larangan kan untuk jabatan politik," ujar Edhy kepada wartawan.

Presiden Joko Widodo tak lagi melarang menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin, ada tiga menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Ketiga ketua umum itu yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Jokowi menyatakan, ketiga menterinya tersebut tak perlu mundur dari posisi ketum parpol.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

(Tribunnews.com/Taufik Ismail) (Kristian Erdianto/Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com)