Rusuh di Papua
Bambang Soesatyo Bicara Soal Solusi Menyelesaikan Masalah di Papua
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua.
Satu solusi jangka pendek untuk menyelasakan permasahan di Papua melalui dialog dengan pendekatan hati.
Karena yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.
"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan 7 wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago," kata ujar Bambang Soesatyo saat mengisi diskusi 'Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua', di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Baca: Pelaku Video Asusila di Kaltim Lapor Polisi Setelah Videonya Tersebar Luas di Media Sosial
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua, dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat saat berdialog dengan Jokowi.
"Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," ujar Bamsoet.
Untuk jangka menengah, menurut Bambang Soesatyo perlu ada affirmative action dengan menempatkan putra-putri Papua yang memenuhi syarat mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian atau lembaga negara.
Baca: Pakai Kipas Angin Saat Udara Panas yang Bikin Gerah Bisa Picu Heat Stroke, Kok Bisa?
Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira.
"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tambah Bamsoet.
Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT Freeport Indonesia.
Begitupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua menunjukan kebolehannya.
Baca: Habiskan Rp 173 Juta, Transgender Ini Tewas saat Ingin Balik Lagi Jadi Pria
Berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua seharusnya juga diwajibkan mempekerjakan masyarakat Papua.
Setidaknya, 80 persen pekerja dari Papua dan 20 persen dari luar wilayah Papua.
"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," katanya.
