Pemindahan Ibu Kota Negara
Hasil Survei: Masyarakat di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota
"Penduduk di usia ini mereka sudah merasakan bisa bekerja dari mana pun, sebenarnya kan begitu," kata Rico
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
lihat foto
Tribun Kaltim/Fachmi Rachman
Pemandangan dari udara kawasan Desa Semoi II, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Desa Semoi II menjadi salah satu kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan menjadi lokasi pusat pemerintahan Ibu Kota Negara yang baru di Kaltim. Tribun Kaltim/Fachmi Rachman
"Jadi belum ada dalam postur anggaran. Ini juga belum ada di APBN, lantas siapa yang membiayai pemindahan ibu kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," jelasnya.
Anggota DPR yang terpilih kembali pada periode 2019-2024 ini pun, menyarankan agar pemerintah membuka partisipasi masyarakat dalam rencana pindah ibu kota negara.
"Menurut saya harus ada hak paritisipasi publik untuk didengarkan aspirasinya. Kita perlu dengar, karena itu kita ingin mendengarkan lebih banyak suara rakyat. Karena dampaknya bagi seluruh rakyat indonesia,"
"Jangan sampai keinginan presiden adalah keinginan dirinya sendiri. Bukan keinginan rakyat," lanjut anggota DPR asal Partai Gerindra ini.
