Seleksi Pimpinan KPK
Pimpinan KPK Minimal Harus Paham Hukum
sebagai instansi penegak hukum, sudah seharusnya komisi anti rasuah itu dipimpin seseorang yang memahami dan bergelut di bidang hukum.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menilai sosok yang layak memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan seseorang berlatar belakang hukum.
Menurut dia, sebagai instansi penegak hukum, sudah seharusnya komisi anti rasuah itu dipimpin seseorang yang memahami dan bergelut di bidang hukum.
"Siapapun dan apapun latarbelakang, yang penting pimpinan KPK itu penegak hukum atau yang selama ini menggeluti bidang hukum," kata dia, Senin (26/8/2019).
Baca: Ahli: Peran Sofyan Basir Fasilitasi Pemberian Suap Dapat Dijerat Hukum
Baca: KPU: Keputusan Status Pencalegan Mulan Jameela cs Hanya Mengikat Partai Gerindra
Baca: Soal Kebiri Kimia, Wakil Ketua Komisi IX DPR Lebih Setuju Kebiri Permanen
Baca: Persebaya Surabaya Bisa Mainkan David da Silva Kala Hadapi Bhayangkara FC
Pernyataan itu menanggapi usulan Koalisi Kawal Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Pansel Capim KPK. Hal ini, karena terdapat tiga nama anggota Pansel yang diduga memiliki konflik kepentingan.
Mereka adalah Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih yang pernah tercatat sebagai Tenaga Ahli di Kalemdikpol, Bareskrim Polri BNN dan Kemenkumham.
Kemudian dua nama berikutnya Hendardi dan Indriyanto Seno Aji. Mereka tercatat menjabat sebagai penasihat ahli di Polri.
Daripada mengomentari latar belakang capim KPK, kata dia, lebih baik memperhatikan integritas dan independensi capim. Menurut dia, dua hal itu diperlukan untuk memimpin KPK.
"Yang penting berintegritas dan memiliki independensi yang kuat," kata dia.
Sejauh ini, sudah ada 20 nama yang mengikuti seleksi tahap akhir. Sebanyak empat orang diantaranya adalah anggota Polri. Mereka yaitu Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, dan Sri Handayani.
Menyinggung soal kinerja Pansel Capim KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mangatakan Pansel harus diberi kesempatan menunjukkan integritas dan independensi.
Dia meminta masyarakat membantu kerja Pansel Capim KPK untuk memberikan data akurat mengenai 20 capim KPK itu.
"Masyarakat perlu mengimbangi kerja Pansel dengan memberikan data akurat terkait sosok Capim KPK yang kelak akan dikirim ke Presiden dan DPR," tambahnya.
Sebelumnya, Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) menyatakan prihatin atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya pada Selasa (6/8/2019) Koalisi Kawal Capim KPK mengirimkan surat kepada Jokowi terkait pengevaluasian kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.