Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Luasnya Hampir 3 Kali DKI Jakarta

Laporan Reporter Kompas.com, Rosiana Haryanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru nantinya akan berada di di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lokasi ini, sebut Presiden, dipilih karena karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Selain alasan pemerataan, pemilihan lokasi ibu kota baru juga mempertimbangkan potensi bencana.

"Kenapa di Kalimantan Timur? Pertama, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kemudian, Kalimantan Timur juga dinilai strategis. Lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Kalimantan Tinur juga berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.

Alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.

Luas ibu kota baru

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kawasan induk ibu kota baru akan memakan wilayah hingga 40.000 hektar.

Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi.

Lahan seluas 1 kilometer persegi setara dengan 100 hektar. Ini artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektar. Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta. 

Sedangkan luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas DKI Jakarta.

Arsip pemberitaan Kompas.com, 16 Agustus 2019 menyebutkan, aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario.

Skenario pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar.