Pejabat Dinilai Perlu Menginisiasi Pemakaian Kendaraan Listrik di Ibu Kota Negara Baru
Politisi Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya setuju jika aparat negara menjadi inisiasi pemakaian kendaraan listrik.
lihat foto
"Pasti ada pertimbangan teknis keprotokoleran, soal keamanan serta untuk mejaga kepantasan publik. Itu kan termaktub dalam Undang-undang keprotokoleran," jelasnya.
"Jadi pengadaan mobil itu memungkinkan. Soal jenis mobilnya apa, merk-nya apa itu teknis dari eksekutif nanti," ucap Karding.
DPR Setuju
Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan rencana pengadaan mobil baru untuk menteri dan pimpinan lembaga lainnya pada periode 2019-2024.
Karena menurut Fadli mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun.
"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya.
Menurut Fadli pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal, karena biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.
"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, pengadaan mobil baru sebenarnya sudah digagas dipenghujung masa pemerintahan SBY, hanya saja rencana tersebut kemudian dibatalkan Jokowi pada periode berikutnya.
Baca: Ada yang Maksa Menawar Duo Semangka Rp 100 Juta, Personelnya Ingin Lacak si Penelpon Gelap
Baca: Real Madrid Pinjamkan Messi dari Jepang
Baca: Syarat Bebas Visa Taiwan untuk WNI
"Sehingga lelangnya (mobil baru) kemudian dibatalkan," katanya.
Untuk anggarannya sendiri menurut, Fadli pemerintah pasti punya hitung-hitungannya sendiri.
