Pejabat Dinilai Perlu Menginisiasi Pemakaian Kendaraan Listrik di Ibu Kota Negara Baru
Politisi Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya setuju jika aparat negara menjadi inisiasi pemakaian kendaraan listrik.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febrian
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendaraan listrik tengah naik pamor, terlebih usai resmi ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik.
Sejalan dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, rasanya akan terasa pas jikalau nantinya kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas aparat negara di sana.
Tak hanya akan ramah lingkungan, kendaraan ini juga dipastikan akan menghemat pengeluaran.
Politisi Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya setuju jika aparat negara menjadi inisiasi pemakaian kendaraan listrik.
"Kalau saya setuju kendaraan listrik jadi kendaraan wajib. Jadi mungkin pindah negara itu juga bisa jadi contoh juga ya. Prinsipnya pun saya setuju ada pemindahan itu dengan segala konsekuensinya. Soal aparat pemerintah perlu menginisiasi mengawali menggunakan kendaraan listrik itu menurut saya bagus juga," tutur Roy saat ditemui Tribunnews di acara Diskusi Teras Kita Mobil Listrik di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Roy menganggap nantinya kendaraan listrik akan menjadi pilihan masyarakat jika telah mengalami pengembangan lebih lanjut.
Seperti halnya solar panel, saat belum populer ia dianggap biasa saja namun usai mengalami pengembangan saat ini semakin irit.
"Andai kata electricity itu sudah berkembang lagi, teknologi baterai yang kita bicarakan sekarang ini semakin efisien, saya kira kendaraan listrik akan menjadi kendaraan yang menarik untuk masyarakat dari sisi ekonomi, murah dan praktis. Seperti kita lihat dulu rumah dengan menggunakan solar panel belum populer. Tetapi lama kelamaan dengan banyaknya pengembangan teknologi ini semakin irit," sambung Roy.
pemborosan
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengumumkan akan mengganti mobil dinas untuk para menteri anggota Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua MPR, DPR dan DPD.
Usia kendaraan dinas yang telah mencapai lebih dari 10 tahun menjadi alasan penggantian.
Nantinya mobil dinas saat ini yaitu Toyota Crown Royal Saloon akan digantikan oleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.
Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo menganggap penggantian mobil dinas menjadi Toyota Crown 2.5 HV G-Executive tidak pas.
Apalagi mobil tersebut merupakan mobil CBU atau Completely Built Unit yang artinya barang yang diimpor langsung luar negeri.
