Kabinet Jokowi
Golkar Yakin Pemerintah Sudah Kalkulasi Dan Pertimbangkan Kebutuhan Mobil Dinas Menteri
Golkar menilai pengadaan mobil dinas yang baru bagi Menteri itu tidak akan memberatkan keuangan negara.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Golkar di DPR RI meyakini anggaran mobil dinas yang baru untuk menteri dialokasikan dengan pertimbangan yang matang demi menunjang kinerja pemerintah.
Golkar menilai pengadaan mobil dinas yang baru bagi Menteri itu tidak akan memberatkan keuangan negara.
"Pemerintah telah mengkalkulasi dan mempertimbangkan tentang kebutuhan atas pengadaan mobil," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Jumat (23/8/2019).
Namun demikian anggota Fraksi Golkar ini tetap mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan kebutuhan prioritas.
"Pengadaan mobil itu harus didasari adanya kebutuhan yang mendesak untuk menunjang kinerja para Menteri dalam membantu Presiden," tegas mantan Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini.
Baca: Mama Minta Pulsa, Inspirasi Sri Mulyani untuk Permudah Bayar Pajak
"Tapi sekali lagi bagi kami yang terpenting buat pemerintah kan apakah kita mau mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak di tengah situasi perekonomian yang memang kita membutuhkan kehati-hatian," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
PKB Tak Menyoal Pengadaan Mobil Dinas yang Baru untuk Menteri
Sejauh tidak memberatkan keuangan negara, pengadaan mobil dinas yang baru boleh saja dilakukan untuk menunjang kinerja pejabat negara.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).
Apalagi kata dia, pengadaan ini dilakukan karena kondisi kendaraan dinas sudah tidak layak.
Mobil yang dipakai sekarang sudah berumur lebih 10 tahun dan dipakai sejak masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY).
"Sepanjang kemampuan keuangan negara memungkinkan tidak ada masalah pengadaan mobil dinas menteri," ujar anggota DPR RI ini.
Baca: Situasi Terbaru Papua: Curahan Hati Warga, Klarifikasi FPI hingga Pengakuan Tri Susanti
Dia yakin, para menteri juga tidak terlalu memempersoalkan mobil yang baru atau yang lama dan jenis yang disediakan sebagai kendaraan dinas.
"Ini kan karena negara menyediakan dan memungkinkan kondisi keuangan kita," jelas mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu itu.
Menurut dia, pengadaan mobil dinas yang baru ini pasti telah didahului pertimbangan-pertimbangan dan analisa yang matang.
