Kabinet Jokowi
Golkar Yakin Pemerintah Sudah Kalkulasi Dan Pertimbangkan Kebutuhan Mobil Dinas Menteri
Golkar menilai pengadaan mobil dinas yang baru bagi Menteri itu tidak akan memberatkan keuangan negara.
Anggaran untuk pengadaan mobil baru bagi menteri tersebut mencapai 152 miliar.
"Tidak perlu. Kondisi keuangan kita masih berat," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini pun menilai belum prioritas untuk melakukan pengadaan mobil dinas yang baru bagi anggota Kabinet Kerja II.
"Belum prioritas," jelas mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu ini.
Dia menyarankan pemerintah bisa menggunakan pola leasing yang meringankan keuangan negara.
"Tidak harus membeli tapi sistem sewa yang semua perawatan dan depresiasi tidak dibebankan pada negara. Mobil selalu baru dan tidak ada biaya lainnya," jelasnya.
Justru, dia menilai lebih baik awal pengabdian para Menteri Kabinet Kerja II ditunjukan sikap empati pada rakyat.
Hal senada juga disapampaikan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).
HNW menilai bahwa rencana pengadaan mobil baru untuk menteri kabinet mendatang, perlu dikritisi oleh Komisi XI.
Menurut Hidayat mobil dinas menteri Toyota Crown Royal Saloon saat ini masih memadai untuk digunakan.
"Secara prinsip memang harus dikritisi ya oleh kawan-kawan di komisi 11 karena kan pada hakikatnya mobil-mobil yang ada, saya yakin juga masih memadai untuk dipergunakan sebagai mobil dinas untuk menteri maupun pejabat negara yang lain," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).
Pengadaan mobil dinas menteri yang tendernya dimenangkan PT Astra Internasional itu menurut Hidayat memakan anggaran yang tidak kecil.
Untuk diketahui Pagu anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut mencapai 152 miliar dengan penawaran tender oleh PT Astra Internasional sebesar Rp 147.229.317.000.
Anggaran sebesar itu menurut Hidayat bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Apalagi program pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," katanya.