Ketua DPR Minta Aparat Kedepankan Cara Persuasif Tangani Kerusuhan di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta aparat kepolisian mengedepankan cara persuasif dalam menangani kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes massa atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

"Mendorong Kepolisian untuk bersikap persuasif kepada pihak yang melakukan aksi atau unjuk rasa tersebut, agar tidak melakukan aksi dengan anarkis," ujar Bamsoet kepada wartawan, Senin, (19/8/2019).

Bamsoet juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat bersama TNI dan Polri untuk dapat memberikan penjelasan duduk persoalan terhadap informasi yang terjadi di Papua Barat tersebut.

Baca: Sholat Tahajud Malam Ini, Yuk! Ustaz Abdul Somad Jelaskan Keutamaannya, Termasuk Syafaat Rasulullah

Baca: Tanggapan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Soal Kerusuhan di Papua

Baca: Rusuh Manokwari Papua, Tito Karnavian Sebut Ada yang Mengembangkan hingga Mobilisasi Massa, Siapa?

Baca: Diduga Mabuk Selama Penerbangan, Pramugari Ini Ditangkap Polisi di Bandara

"Guna memberikan ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat Manokwari di Papua Barat, serta menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa," katanya.

Bamsoet mengatakan pihak intelijen, baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, bersama Pemda, harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Mendorong TNI dan Kepolisian untuk bersiaga menjaga instalasi-instalasi penting yang ada di Papua, seperti Kantor Pemerintahan, Kantor gubernur, Kantor Walikota, Freeport, dan lain-lain sebagainya," katanya.

Selai itu, ia mengimbau masyarakat Papua untuk tidak melakukan aksi dengan anarkis dan tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum jelas.

Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua

su pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Ribuan Massa Aksi Bubarkan Diri dengan Tertib, Situasi Keamanan Jayapura Berlangsung Kondusif

Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. 

Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.

Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.