Pemindahan Ibu Kota Negara
Jokowi Akhirnya Secara Terbuka Meminta Izin Pindahkan Ibukota di Depan Sidang Tahunan MPR
Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.
Presiden Jokowi mengamini ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.
"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru.
Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.
"Saat ini kajiannya belum rampung dan tuntas. Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa. Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya pertahanan keamanan. Semuanya harus komplit. Kita tidak ingin tergesa-gesa tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengamini Presiden Jokowi telah menyetujui perpindahan ibu kota ke Kalimantan bukan ke Mamuju (Sulbar) ataukah Makassar (Sulsel).
Jokowi menginginkan rencana pemindahan ibu kota tidak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera terwujud.
Pemerintah menargetkan tahun ini lokasi persis ibu kota baru telah rampung. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan, kandidat lokasi terkuat berada di pulau Kalimantan.
"Rencananya 2019 ini sudah penentuan lokasi persisnya ibu kota baru," ujar Bambang saat pemaparan dalam seminar di kantor Bappenas Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, dipilihnya pulau Borneo menjadi lokasi ibu kota baru dengan beberapa pertimbangan.
Di antaranya, rawan bencana alam, ketersediaan lahan, kebutuhan dasar listrik dan air cukup memadai, lokasi berada di tengah Indonesia serta dekat dengan ibu kota yang baru.
"Satu lagi kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota eksisting, atau yang relatif sudah berkembang, sudah fungsional, sehingga mempermudah akses logistik melalui bandara, Pelabuhan, maupun Jalan. Serta karena Indonesia negara maritim letak dari ibukota ini tidak boleh jauh dari pinggir pantai, tidak boleh jauh dari bibir pantai," jelas dia.
Setelah selesai menentukan lokasi persis ibu kota baru, kemudian dilanjutkan dengan rancang master plan di tahun 2020.
Kemudian pada 2021 pembangunan tahap awal dimulai. Sehingga pemindahan tahap pertama ke ibu kota baru akan dilakukan pada tahun 2024.