Jokowi Akhirnya Secara Terbuka Meminta Izin Pindahkan Ibukota di Depan Sidang Tahunan MPR

Sehingga wilayah ibu kota yang dipastikan berada di Pulau Kalimantan itu tidak lagi terekspos dengan banjir-banjir besar.

"Masalah di Indonesia, kebanjiran itu bukan hanya masalah iklim, atau masalah fisik, tapi karena jeleknya fasilitas drainase. Itu akan menjadi perhatian utama agar kota ini tidak terekspos dengan banjir yang besar," kata Bambang.

Tiang listrik

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap wilayah Ibu Kota Negara baru tidak akan lagi memiliki tiang listrik ataupun kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan.

Di ibu kota baru, kabel-kabel listrik tersebut akan ditaruh di bawah tanah.

Baca: Di ILC, Adian Napitupulu Protes Definisi Bullying Terkait Kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta

"Tidak ada lagi tiang listrik, kabel listrik di atas jalan," kata Bambang dalam diskusi Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Bagi sebagian orang mungkin hal tersebut terlihat sepele.  Tapi Bambang mengatakan perencanaan seperti itu merupakan syarat standar bagi perkotaan modern masa depan.

"Kelihatannya sepele, tapi sudah menjadi syarat kota modern. Semuanya harus di bawah tanah. Itulah standar kota modern yang seharusnya," ungkap dia.

 Ibu Kota Negara nantinya juga akan mengedepankan efisiensi energi khususnya konsep green housing dan power and gas supply.

Dimana power supply berasal dari clean and reliable energy. 
Utamanya semisal pemberdayaan energi bertenaga surya, biomass yakni pemanfaatan bahan biologis yang hidup atau baru mati untuk digunakan sebagai sumber bahan bakar.

"Utamanya kita akan dorong tenaga surya, biomass, dan menggunakan smart great system," ujar Bambang.

Perihal pasokan gas bagi rumah tangga maupun industri, Bambang menjelaskan di lokasi Ibu Kota Negara baru, seluruh pasokan gas akan dialirkan dengan jaringan gas kota.

Hal ini demi menghilangkan konsumsi gas LPG 3 kg alias gas melon yang tak cuma banyak masalah dan kurang ramah lingkungan, tapi juga memakan subsidi cukup besar.

"Nggak ada lagi cerita LPG 3kg, gas melon segala macem yang udah subsidinya besar, banyak masalah, dan juga tidak ramah lingkungan. Bikin impor makin besar pula. Jadi kita harus fokus pada membangun jaringan gas kota," jelas dia.

Diumumkan Agustus