Minggu, 5 Oktober 2025

Pilpres 2019

Kata Amien Rais, Konflik di Pilpres Itu Biasa, Jangan Dibesar-besarkan Seolah RI Bakal Pecah

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai, konflik yang muncul pada Pilpres 2019 merupakan hal biasa.

TRIBUN/JEPRIMA
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional Amien Rais menggelar konferensi pers di kantor DPP PAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Amien Rais membacakan surat dari Prabowo Subianto terkait pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo beberapa waktu lalu. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai, konflik yang muncul pada Pilpres 2019 merupakan hal biasa.

Ia meminta hal tersebut tak dibesar-besarkan. Hal itu disampaikan Amien menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Oleh karena itu, menurut Amien, rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo dilakukan secara alamiah. Ia juga meminta rekonsiliasi tak didasari bagi-bagi kursi menteri di kabinet.

"Jadi saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik pilpres) jangan dibesar-besarkan kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus Bangsa Indonesia," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Baca: Jadwal Indonesia Open 2019 - Marcus/Kevin Langsung Tanding Hari Pertama

Baca: Tak Percaya Salmafina Ikut Kebaktian, Sunan Kalijaga: Mirip Kali, Anak Saya Kan Pasaran Mukanya

Baca: Ijtima Ulama Keempat Siap Digelar, GNPF Pastikan Tak Ada Hubungan dengan Pertemuan Prabowo-Jokowi

"Itulah imbas demokrasi (ada oposisi). Jadi kalau itu terjadi kita enggak usah ada seperti gempa bumi. Dunia itu cuma apa sih ya, jadi yang ngomong dunia itu seolah kursi itu sesuatu yang hebat itu saya kira itu belum paham arti kehidupan," ujar Amien lagi.

Ia mengatakan, Indonesia mampu melewati konflik-konflik besar, seperti pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan G 30 September pada 1965.

Karena itu, Amien meminta rekonsiliasi usai konflik pada Pilpres 2019 dilakukan sewajarnya tanpa dasar bagi-bagi kursi di kabinet.

"Sekarang saya tetap pada pendirian saya. Rekonsiliasi dalam arti bangsa utuh enggak boleh pecah saya 1.000 persen saya setuju, Mbahnya setuju ya," ujar Amien.

"Tetapi rekonsiliasi itu jangan sampai diwujudkan menjadi bagi-bagi kursi. Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres cawapres. Ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi," kata dia lagi.

Jokowi dan Prabowo bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu (13/7/2019) pagi. Keduanya lalu naik kereta MRT dan turun di Stasiun Senayan.

Kedua tokoh yang bersaing pada Pilpres 2019 lalu itu kemudian berjalan kaki ke mal FX Sudirman untuk makan siang bersama. Keduanya sepakat mengajak pendukung bersatu kembali pasca-pilpres.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Amien Rais: Konflik Pilpres Ini Jangan Dibesar-besarkan Seolah Akan Pecah 

Oposisi juga mulia

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid setuju dengan pendapat Presiden Jokowi, yang menyebut oposisi sebagai posisi yang mulia dalam bernegara.

Sodik menekankan partainya lebih condong berada di luar pemerintah, lantaran pemerintahan membutuhkan oposisi yang kuat dan loyal.

"Pimpinan kami juga sekaligus mengatakan bahwa kami diluar. Bekerja sama itu dalam pengertian yang lebih luas, artinya membangun bangsa, jangan diartikan bekerja sama itu dalam arti sempit kami masuk di kabinet," kata Sodik Mudjahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca: Tanggapan Santai Hotman Paris saat Dilaporkan Pablo Benua Terkait Dugaan Pencemaran dan Fitnah

Baca: NasDem: Jaksa Agung Sudah Bekerja Baik, Kalau Tidak Memenuhi Pasti Sudah Diganti

Baca: Selain Amien Rais, Presiden PKS juga Dikirimi Surat oleh Prabowo Jelang Bertemu Jokowi, Ini Isinya

Baca: Polisi Pastikan Situasi Dekat Stasiun Manggarai Telah Kondusif Usai Terjadi Tawuran Warga

"Oposisi yang baik, kami bekerja sama bagi bangsa. Jangan semua ingin masuk di dalam, oposisi tidak kalah mulianya bagaimana mungkin tanpa oposisi itu pemerintah hanya akan satu sisi, jadi harus ada oposisi yang kuat dan loyal," imbuhnya.

Ia menambahkan kerja sama dalam membangun bangsa tak mesti bergabung ke dalam pemerintahan.

Namun juga bisa berkontribusi di luar pemerintahan.

"Bekerja sama MPR, DPR, di media, masyarakat dan tentu jangan khawatir dalam bidang dan syarat yang konstitusional. Kita juga harus membangun kepada rakyat, terutama kepada elit partai soal kerja sama membangun bangsa," katanya.

Pesan Jokowi untuk oposisi

Pidato Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, pada Minggu (14/7/2019) mendapat apresiasi dari sejumlah publik.

Pidato kemarin adalah pidato pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintahan ke depan. Pada salah satu bagian pidatonya, mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan pesan kepada kelompok yang memilih akan menjadi oposisi.

1. Jadi oposisi itu mulia

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan, menjadi oposisi juga posisi yang mulia. Ia menyadari bahwa totalitas dalam mendukung seseorang dalam demokrasi adalah suatu hal yang wajar.

"Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan," kata Jokowi.

Baca: Fadli Zon Jelaskan Maksud Pertemuan Prabowo dengan Jokowi

Iriana Jokowi melakukan hal ini saat Jokowi berpidato sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia.
Iriana Jokowi melakukan hal ini saat Jokowi berpidato sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia. (tangkap layar KompasTV)

2. Jangan menjadi oposisi yang menimbulkan dendam

Pesan kedua, Jokowi mengingatkan, agar menjadi kelompok oposisi yang tak menimbulkan dendam dan menebarkan kebencian.

"Menjadi oposisi itu sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi hinaan, cacian, dan makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika, tata krama, dan budaya yang luhur," ujar Jokowi.

Baca: Reaksi PKS Hingga Sandiaga Uno tentang Arah Politik Prabowo ke Depan : Tetap Oposisi

Secara keseluruhan, Jokowi menekankan, yang terpenting adalah persatuan Indonesia. Dengan bersatu, Indonesia akan menjadi negara yang kuat di kancah global Siap menjadi oposisi

Sementara itu, sebelumnya, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (13/7/2019), Prabowo menyatakan siap menjadi oposisi. Hal itu dikatakan Prabowo setelah pertemuan dengan Jokowi di FX Senayan, Jakarta Selatan.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," kata Prabowo.

Meski demikian, dalam pertemuan dengan Jokowi, Prabowo tak mengungkapkan sikap resmi yang diambilnya, apakah menjadi oposisi atau koalisi pemerintah.

Prabowo menegaskan, kesatuan seluruh bangsa menjadi fokus utama.

"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," tutur dia.

Pernyataan senada sempat disampaikan calon wakil presiden pendamping Prabowo, Sandiaga Uno, beberapa hari sebelumnya.

Sandiaga Uno mengaku akan memberikan masukan kepada Prabowo Subianto untuk tetap menjadi oposisi pemerintah lima tahun ke depan.

Secara pribadi, Sandiaga mengambil sikap untuk tetap menjadi oposisi karena pemerintah membutuhkan check and balance, di mana fungsi pengawasan kinerja dan memberikan masukan kepada pemerintah tersebut dapat dijalankan oleh kelompok oposisi.

"Itu sikap pribadi. Keputusan akhir ada di Gerindra. Saya enggak bisa biara atas nama Gerindra atau nama lain tapi saya akan koordinasi dengan Prabowo," kata Sandiaga.

Peran oposisi penting Peran oposisi dinilai penting untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo Maruf Amin Aria Bima mengatakan, kehadiran kelompok oposisi berguna bagi para pendukung pasangan calon nomor urut 01.

Selain mengawal jalannya pemerintah, lanjut Aria, kelompok oposisi dapat membantu para pendukung 01 dan masyarakat menagih janji yang disampaikan Jokowi-Maruf. 

"Oposisi tidak hanya mengawal janji pemerintah tapi juga ikut membantu pendukung 01 agar supaya Jokowi-Kiai Ma'ruf tepat janji," kata Aria.

Baca: Sinopsis The Secret Life of My Secretary Episode 25: Manusia Tidak Adil tapi Para Dewa Adil

Aria Bima mengatakan, Jokowi tak melarang adanya kelompok oposisi di pemerintahannya.

"Pak Jokowi tak menginginkan satu pemerintahan yang tanpa oposisi karena hasil pertemuan kemarin hampir media sosial mainstream dan online menyebutkan kekhawatiran akan terjadinya pemerintahan yang tanpa oposisi," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Dua Pesan untuk Oposisi dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Sandiaga Uno harap Prabowo tetap oposisi

Sejumlah pihak bereaksi terkait pertemuan antara Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Capres Prabowo Subianto.

Misalnya PKS. Mereka tidak menginginkan Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah pascapertemuan pagi ini, Sabtu (13/7/2019).

Baca: Jokowi dan Prabowo Bertemu, Amien Rais Tak Tahu

Hal yang sama juga diutarakan oleh pasangan Prabowo, mantan Cawapres Sandiaga Uno.

Dia mengatakan akan menyampaikan masukan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar tetap menjadi oposisi selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia ungkapkan Sandiaga saat ditanya mengenai sikapnya untuk tetap menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin.

Presiden terpilih Joko Widodo berbincang dengan mantan Capres 02 yang juga Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di Mall FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Setelah ketegangan politik yang terjadi pasca PIlpres 2019, kedua tokoh tersebut akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan bersama-sama menuju FX Sudirman. WARTA KOTA/ALEX SUBAN
Presiden terpilih Joko Widodo berbincang dengan mantan Capres 02 yang juga Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di Mall FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Setelah ketegangan politik yang terjadi pasca PIlpres 2019, kedua tokoh tersebut akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan bersama-sama menuju FX Sudirman. WARTA KOTA/ALEX SUBAN (WARTA KOTA/ALEX SUBAN)

"Ini pandangan pribadi saya sampaikan (ke Prabowo)," ujar Sandiaga seusai menghadiri acara bertajuk 'Young penting Indonesia' di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo Maruf Amin (TKN) Erick Thohir, Sandiaga Uno menegaskan sikapnya untuk tetap menjadi oposisi pemerintah.

Sandiaga Uno meyakini, pemerintahan membutuhkan check and balance. Sementara oposisi berfungsi mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan.

Sandiaga Uno menegaskan, sikapnya itu adalah sikap pribadi.

"Itu sikap pribadi. Keputusan akhir ada di Gerindra. Saya enggak bisa bicara atas nama Gerindra atau nama lain tapi saya akan koordinasi dengan Prabowo," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu.

Pertemuan terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu.

Mereka sempat berpelukan dan bersalaman ketika bertemu. Prabowo pun sempat memberikan hormat kepada Presiden Jokowi.

Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Mereka sempat berbincang sebentar dan tertawa.

Namun, tidak terdengar apa yang mereka bincangkan.

Baca: Stasiun MRT Lebak Bulus, Akhir Sebuah Perlawanan?

Setelah itu, Presiden Jokowi dan Prabowo sama-sama menaiki MRT kemudian bertolak ke stasiun Senayan.

Seusai memberikan pernyataan pers selama sekitar 10 menit, Jokowi dan Prabowo berjalan kaki menuju FX untuk santap siang bersama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Sandiaga Beri Masukan ke Prabowo Tetap Jadi Oposisi 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved