Jokowi Sebut akan Banyak Menteri Lama yang Dipertahankan, Ini Prediksinya

Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham dan Jaksa Agung Jangan Dari Parpol

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak memasukkan perwakilan partai politik untuk mengisi jabatan strategis Menteri bidang ekonomi dan hukum.

Demi kelanggengan demokrasi di negeri ini, menurut dia, kursi Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian dan Menteri-menteri terkait ekonomi diserahkan kepada profesional.

Pun demikian untuk kursi Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung, dia menyarankan itu diserahkan kepada profesioanal atau pejabat karir di lembaga tersebut.

"Yang ada urusannya dengan hukum sebaiknya tidak dari parpol. Begitu juga dengan yang ada urusannya dengan ekonomi, sebaiknya tidak diberikan ke parpol," jelasnya.

Menurut dia, bila menteri bidang ekonomi dipegang partai politik, maka akan tidak baik sebuah negara.

"Kalau itu bisa repot. Seperti sekarang misalnya ada yang maunya impor terus, sementara ada yang berkewajiban untuk memikirkan kesejahteraan petani," jelas Hendri Satrio.

Pun demikian untuk kursi Jaksa Agung, dia sepakat bila itu diambil dari pejabat karir di Kejaksaan atau dari profesional.

Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan politik untuk pilpres 2024 mendatang, kala jabatan itu dipegang oleh wakil dari partai politik.

Anak Muda Duduk Di Kursi Menteri Perindustrian

Lebih lanjut ia menilai pula, untuk kursi Menteri Perindustrian, Jokowi diharapkan menunjuk kaum muda untuk diduduk di dalamnya.

Hal ini untuk semakin menyelaraskan kebijakan atau visi Jokowi mengenai industri 4.0.

Baca: Jaksa Agung Masih Dalami Kasus OTT Jaksa Kejati DKI

Menurut dia, ini sejalan dengan semangat Jokowi untuk memasukkan banyak anak muda di jajaran kabinetnya pada periode kedua.

Sebagaimana diketahui Jokowi baru meresmikan peta jalan (roadmap) strategi Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0.

Melalui peta jalan ini, Indonesia diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia yang sudah lebih dahulu menyiapkan diri mengembangkan industri tersebut.

Era industri 4.0 sendiri, antara lain pemanfaatan rekayasa kecerdasan (artificial intelligence), internet of things, big data, hingga robot demi penciptaan nilai tambah barang dan jasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa peta jalan tersebut memiliki 10 langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mengembangkan industri 4.0.

Langkah tersebut, antara lain dengan membangun infrastruktur dan menyinergikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan platform e-commerce.

"Keuntungannya (Indonesia), negara-negara lain masih awal (mengembangkan industri 4.0). Jerman baru 3 tahun, Amerika baru mulai. Asean baru Thailand, Singapura, dan Malaysia baru menyiapkan, sehingga dengan Indonesia punya roadmap, kita bisa mengejar," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Selain membangun infrastruktur fisik, Darmin menekankan pemerintah akan mengutamakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja.

"Yang penting ada retraining (pelatihan) dan reskilling (peningkatan ketrampilan) untuk tenaga kerja sehingga mereka memiliki ketrampilan yang berbeda," terang dia.

Baca: Perda Kawasan Tanpa Rokok Di Jawa Barat Berpeluang Direvisi

Adapun satu program yang dimiliki pemerintah menurut Darmin adalah peningkatan ketrampilan untuk kompetensi (skill for competence). Saat ini, pemerintah juga tengah membahas insentif pajak yang mungkin akan diberikan untuk mengembangkan industri ini.

Jokowi sebelumnya, mengaku tak percaya revolusi industri akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja seperti yang ditulis lembaga konsultan Mckinsey dalam risetnya. Menurut dia, revolusi industri justru akan melahirkan bidang kerja baru