Kabinet Jokowi
Soal Rumor Gerindra Merapat ke Pemerintah, Politikus Golkar : Harus Ikhlas, Tak Perlu Target Menteri
"Sekali lagi kami harapkan apa yang mendukung Pak Prabowo ingin bergabung, maka kami betul-betul mengharapkan koalisinya ikhlas," katanya
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid menyarankan jika memang betul Gerindra ingin masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf , maka tak perlu ada target berupa pos-pos menteri.
Hal tersebut diungkapkan Hafid terkait kicauan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang menyindir Gerindra tengah meminta jatah menteri ekonomi jika masuk kabinet pemerintahan.
Baca: PDI Perjuangan : Tak Etis Minta Jatah Menteri ke Jokowi
"Sekali lagi kami harapkan apa yang mendukung Pak Prabowo ingin bergabung, maka kami betul-betul mengharapkan koalisinya ikhlas. Jadi tidak ada target-target harus berapa menteri," kata Meutya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019)
Soal nama-nama menteri, Meutya mengatakan mayoritas menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
Meski kemungkinan koalisi tersebut terbuka ada, Meutya menilai sebaiknya koalisi juga dibentuk tak hanya di pemerintahan, tetapi juga di parlemen.
"Tentu tadi yang namanya koalisi tidak hanya kabinet, ada koalisi parlemen, ada koalisi-koalisi society yang sama-sama menjaga bangsa dan tentu senada dengan partai awal yang sudah mendukung Pak Jokowi tanpa target menteri kursinya berapa, karena kami keputusan dari presiden terpilih," katanya.
Sebelummya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat mencuit soal keinginan salah satu partai untuk mendapatkan pos menteri bidang ekonomi. Ferdinand pun tak menyebut nama partai itu.
Dia menulisnya dengan kata 'mereka'.
"Ternyata mereka meminta kursi menteri bidang perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menko Ekonomi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan," kata Ferdinand Hutahaean di laman twitternya, Jumat (5/7/2019).
Alasan mereka meminta kursi tersebut, dikatakan Ferdinand Hutahaean, lantaran menginginkan rakyat sejahtera dan menjalankan misi untuk menurunkan harga-harga.
"Alasannya harga-harga akan turun dan rakyat sejahtera. Selamat berjuang mendapatkannya Mas..!!" cuit Ferdinand Hutahaean.
Tak lama, Ferdinand Hutahaean membuka siapa mereka yang dimaksud dalam cuitannya.
Hal itu terlihat dari cuitannya kepada Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade yang tengah memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan pengkhianat.
Baca: PKB Sepakat Demokrat, PAN, Gerindra Merapat, Asal Tidak Dapat Kursi Menteri
Di sana, Ferdinand justru mendoakan agar Gerindra sukses meminta kursi menteri bidang ekonomi.
"Semangat bro..!! Semoga Gerindra sukses minta menteri-menteri bidang ekonomi," cuit Ferdinand Hutahaean.
Tidak etis meminta jatah menteri ke Jokowi
Politikus PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengaku partainya tak ambil pusing soal jatah menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Zuhairi Misrawi menilai memperbincangkan apalagi meminta jatah kursi ke Jokowi bukan sesuatu yang etis.
Baca: PKB Sepakat Demokrat, PAN, Gerindra Merapat, Asal Tidak Dapat Kursi Menteri
Sebab bagaimana pun, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.
Tak diminta pun ia yakin sang presiden pasti akan memberinya.
Ia juga percaya Jokowi akan mengisi kabinetnya dengan sosok-sosok terbaik yang dimiliki negeri ini.
"Sangat tidak etis, ya. Pak Jokowi kader PDIP, jadi kami sangat tidak etik untuk meramaikan. Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi akan memilih menteri-menteri terbaik," kata Zuhairi Misrawi dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2019).
Partai politik, kata dia, bertugas mencetak kader-kader calon menteri dan pemimpin negeri ini nantinya.
Maka, apapun yang diusulkan parpol, dipastikan adalah kader terbaik mereka.
Baca: Setelah PKB dan Golkar, Jokowi Bakal Terima Partai Koalisi Lainnya
Zuhairi Misrawi menyebut pemilihan sosok menteri berada ditangan Jokowi sebagai presiden terpilih dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Jadi bagi kami karena kader PDIP, maka kami itu hak presiden dan itu ketua umum yang menentukan kader terbaik untuk jadi menteri," tutur Zuhairi Misrawi.
PKB tawarkan nama-nama calon menteri
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.
Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos
Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.
"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.
Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.
Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.
Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.
"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.
Baca: The Lone Ranger and the Lost City of Gold (1958)
Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi yakni PAN, Demokrat dan Gerindra berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintahan.
Hanya saja, ia mengingatkan kepada tiga partai tersebut agar jangan berpikir tujuan rekonsiliasi cuma demi kepentingan kekuasaan semata.
Baca: Setelah PKB dan Golkar, Jokowi Bakal Terima Partai Koalisi Lainnya
Misalnya minta pos kursi menteri.
"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri. Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel menyebut urusan itu berada di tangan presiden dan komunikasi antar ketua umum parpol koalisi Jokowi-Maruf.
"Selama presiden setuju kami akan tetap dukung. Bagaimana pun keputusan yang ada harus kita dukung," ungkapnya.
Terlepas dari itu semua, PKB menyarankan kepada parpol oposisi menjalin komunikasi intensif dengan kubu parpol pemerintahan.
Baca: Tagih Janji Jokowi, Ini Isi Lengkap Surat Baiq Nuril kepada Presiden Setelah PK Ditolak MK
Lewat komunikasi tersebut, diharapkan muncul pemahaman antar kedua kubu sehingga memudahkan urusan soal struktur komposisi kabinet yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi-Maruf tahun 2019-2024.
"Paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan. Itu akan memudahkan urusan politik yang ada dan diterima oleh berbagai pihak," pungkasnya.
Apa mau Jokowi?
Diberitakan Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Baca: Barbie Kumalasari Sebut Pihak Fairuz Giring Opini Soal Ikan Asin, Ini Keyakinanya di Pengadilan
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik."
"Jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.
Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya."
"Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.
Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.
"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.
