Minggu, 5 Oktober 2025

Pemindahan Ibu Kota Negara

Tiga Hal Perlu Anda Ketahui tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota

Mulai dari letak geografis hingga masalah pembangunan infrastruktur harus dipikirkan Pemerintah Pusat demi memindahkan Ibu Kota

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO - RODERICK ADRIAN MOZES
Lanskap Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014). 

Di tengah atau agak ke timur, misalnya Kalimantan ataupun Sulawesi.

Kalimantan adalah daerah yang sebelumnya juga menjadi opsi pemindahan Ibu Kota.

Selain letaknya berada di tengah, letak geografis Kalimantan juga tidak rentan dengan bencana.

Bahkan, Kota Palangkaraya juga pernah dikemukakan Presiden RI Pertama, Soekarno terkait hal ini.

Daerah lain seperti Mamuju, Makassar dan Pare Pare juga masuk ke dalam alternatif tersebut, menurut usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca: Jokowi Sebutkan Tiga Pulau yang Paling Potensial Menjadi Lokasi Ibu Kota Baru

Menurut Bambang Brodjonegoro, yang paling memungkinkan di Sulawesi yakni di Makassar.

Sebab, Mamuju atau Pare Pare masuk ke dalam wilayah Ring of Fire.

Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, butuh pembangunan infrastruktur yang masif demi memindahkan Ibu Kota.

Pasti itu membutuhkan (pembangunan) infrastruktur yang masif, dan butuh teknologi informasi dalam pengembangan kota ke depan. Saya belum tahu lokasinya dimana, tapi pasti kita butuh teknologi informasi," ungkap Basuki.

Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa: Usulkan Kalimantan, Inul Daratista Dapat Banyak Dukungan

Kemacetan panjang terjadi di Jalan Matraman, di depan Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Jumat (8/6/2018). Banyaknya parkir liar, kendaraan umum yang berhenti sembarangan, dan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan menjadi penyebab kemacetan di jalan tersebut, juga kurangnya pengawasan dari petugas. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Matraman, di depan Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Jumat (8/6/2018). Banyaknya parkir liar, kendaraan umum yang berhenti sembarangan, dan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan menjadi penyebab kemacetan di jalan tersebut, juga kurangnya pengawasan dari petugas. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Kehadiran teknologi informasi memberikan peranan besar di dalam sektor pembangunan infrastruktur itu sendiri. Tak hanya membantu proses pembangunan sehingga berjalan lebih cepat, dari sisi pembiayaan pun teknologi juga membuat lebih efisien.

Di Kementerian PUPR, imbuh Basuki, pengembangan teknologi infrastruktur terus dilakukan. Seperti yang dikenalkan pada saat seminar PUPR 4.0 beberapa waktu lalu.

Misalnya, aplikasi Jalan Kita yang membantu untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat pengguna jalan dalam memberikan infromasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia.

Contoh lainnya yaitu aplikasi Drought and Flood Early Warning System, yang digunakan untuk mengukur potensi banjir rob, pengembangan wilayah, pengukuran land subsidence, dan kondisi muka air laut.

"Inovasi teknologi perlu dikembangkan, sebagai salah satu bagian dari kebijakan industri 4.0. Ini bukan soal yang besar dan keci, tapi soal cepat dan lambat. Karena ini berkatian dengan efisiensi," ujarnya.

Baca: Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah ke Luar Jawa, 12 Negara Ini Sukses Pindahkan Ibu Kota Negaranya

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved