Ijeck Ajak Birokrasi Pemprov Sumut Bekerja Cepat, Namun Khawatir Terbentur Birokrasi
Ijeck mengaku memahami dan menyadari, pemerintah daerah membutuhkan dukungan media massa agar program pembangunan dapat tersosialisasikan
lihat foto
Baik Borobudur Marathon maupun Kompas Tambora Challenge, selain menggelar acara, juga disertai penulisan mendalam tenang sosial budaya, ekonomi dan potensi pariwisata setempat.
"Kompas Tambora Challenge ini, membawa syariah travel di Nusa Tenggara Barat. Dan di Sumatera Utara berpotensi menjadikan Danau Toba marathom menjadi event dan aktivitas yang dapat dirancang semenarik mungkin," kata Budiman.
Ia berpesan, satu kegiatan yang diselenggarakan bersama media massa, jangan lihat sebatas aktivitas event organizer, tetapi dapat didesain menjadi momentum publikasi mengangkat budaya dan pariwisata seputar Danau Toba.
"Bukan sekadar pemberitaan jumpa pers. Itu oke. Tapi lebih jauh dari itu, bisa menajdi lebih luas garapannya. Ini cara-cara kami bukan sekadar jurnalisme tetpai kolaborasi event," kata Budiman.
Ia juga menyampaikan harapan agar tren kepemimpinan nasional, mengahdirkan bibit unggul atau calon dari kepala daerah. Joko Widodo atau Jokowi, misalnya, dari semula Wali Kota Solo, kemudian gubernur Jakarta sampai sekarang jadi presiden.
"Tahun 2024 menjadi ajang para pemimpin daerah yang berpeprestasi, setelah era Jokowi atau Prabowo habis. Tren ke depan adalan peluang pemimpin daerah yang berkinerja baik naik ke pangging nasional semakin terbuka. Siapa orangnya? Bisa Edy Rahmaya, Ijeck, Ridwal Kamil, Kohipah, atau yang lain," sebut Budiman.
Mengingat banyak kepala daerah yang terjerat Komisi Pemberantasan Korusi karena tersangkut kasus korupsi, termasuk dua Gubernur Sumut yakni Syamsul Arifin dan Gatot Puji Nugroho, Budiman mengingatkan Ijeck agar jangan sampai tersentuh KPK.
"Sebab menurut survei kami, begitu terjsentuh KPK, maka akan langsung anjlok. Begitu kena KPK, tingkat kepercayaan langsung jatuh," kata Budiman. (DOMU D AMBARITA)
